Kab.Bandung Ketikone – Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi PKS, yang juga sebagai Sekretaris Komisi B, H. Dadang Suryana S. Ip, dalam reses ke 4 (terakhir), yang dilaksanakan di Gor Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih pada hari Rabu (25/2/2026), menyampaikan bahwa, banyak hal – hal yang sampaikan oleh masyarakat dari berbagai wilayah.
“Hal – hal yang disampaikan masyarakat tersebut menurut HDS sapaannya diantaranya, terkait kesehatan, infratruktur, pendidikan dan lain sebagainya, tentunya ini menjadi bahan buat saya sebagai anggota dewan untuk dibawa dan dikawal untuk nantinya akan dibicarakan di tingkat DPRD Kabupaten Bandung.
Tentunya harapan – harapan dari masyarakat tersebut betul – betul bisa direalisasikan, dan yang hadir di reses terakhir ini mulai dari struktur PKS, dari wilayah Desa Margahayu Tengah, Sayati, Margahayu Selatan, Lagadar dan Margaasih.
Baca juga :Â Rakerda PKS Kota Tasikmalaya Tegaskan Politik Pelayanan dan Gagasan
Kaitan dengan adanya pengurangan anggaran menurut HDS, kita sebagai unsur dari pemerintahan harus bisa mensiasati viskal yang darurat ini, sehingga program – program betul – betul harus yang utuh terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri, sehingga dampaknya, jangan sampai programnya besar dampaknya kecil, tapi sekarang program kecil tapi berdampak besar dan bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Jadi ini harus betul – betul dan pintar – pintar kita bisa mensiasati anggaran yang ada ini, karena ini dilihat dari sudut anggaran kita lihat sudah sangat mengkhawatirkan, coba kita lihat, desa saja yang asalnya anggaran sekitar kurang lebih sekitar dua koma sekian miliar sekarang menjadi kurang lebih sekitar 370 juta.
Dan sekarang anggaran tersebut untuk program “Makanan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Sekolah Rakyat.
Dalam hal MBG juga ada pro dan kontra ada masalah, bahkan saat ini menjadi perbincangan ditingkat nasional, untuk KDMP sendiri yang tahap sudah membangun Gerai Koperasi Merah Putih (KDMP) dari 270 desa dan sepuluh kelurahan baru sekitat 61 KDMP, dan kendalanya krusial sekali karena banyak yang tidak memiliki lahan.
Sementara anggaran Gerai KDMP sendiri tidak boleh untuk membeli lahan, sementara untuk anggarannya sudah dipotong, “nah itu yang menjadi masalah, jadi ini viskal baik didaearah maupun di pusat sedang tidak baik – baik saja.
Reporter : Den
