Kab.Bandung Ketikone – Anggota DPRD Kabupaten Bandung Fraksi PAN dari dapil 2, H. Tedi Supriadi usai ikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Dayeuhkolot (11/2/2026) mengatakan, dengan dipankasnya anggaran ke daerah (TKD) dari pusat, termasuk ke Kabupaten Bandung, maka akan berimbas kepada pagu indikatif Musrenbang RKPD Tahun 2027.
Halnya usulan masyarakat Dayeuhkolot sekitar 300 lebih dengan pagu anggaran Rp. 15 miliar, maka ada kejomplangan dengan pagu indikatif kabupaten Bandung Rp. 2,8 miliar, sekitar Rp. 12 miliar lebih kalau mengacu pada usulan yang masuk ke Tim Musrenbang Kecamatan Dayeuhkolot.
Baca juga :Â Anggota DPRD Kabupaten Bandung Dapil 2 Hadiri Musrenbang Kecamatan Katapang
Untuk menyikapi hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan, yang pertama bahwasannya Kabupaten Bandung itu mendapatkan pengurangan anggaran TKD dari pusat sekitar kurang lebih Rp. 1 triliun, maka bisa berimbah kepada pagu anggaran indikatif di setiap kecamatan, salah satunya Kecamatan Dayeuhkolot.
“Yang kedua, sesuai dengan Perpres Nomor 1, kaitan dengan efisiensi anggaran, maka langkah para anggota dewan membantu dan mendorong upaya untuk menutupi kejomplangan itu dengan mencoba mengintervensi walaupun dari sisi anggaran terbatas, tetapi seluruh dewan, khususnya yang ada di dapil 2 akan siap membantu mengurangi kejomplangan di tiap – tiap kecamatan.
H. Tedi juga menghimbau di tiap – tiap kecamatan dan desa khususnya di dapil 2, jangan terpaku terhadap pagu anggaran indikatif, karena pada dasarnya anggaran itu bisa datang baik itu dari Provinsi maupun dari Pusat.
Khusus untuk Dayeuhkolot untuk program skala besar, contohnya untuk penanganan banjir, jalan infeksi dan lain sebagainya itu bersentuhaj langsung dengan pusat, dalam hal ini anggota DPRD Kabupaten Bandung menginginkan peranan yang lebih maksimal dari pusat, selain dari pada itu para anggota dewan juga akan mendorong ada penggalangan dana Corporate Social Responsobility (CSR) dari perusahaan untuk menangani banjir, sebab wilayah Dayeuhkolot selalu kebanjiran bila musim hujan yang intensitasnya cukup tinggi.
Sementara untuk CSR sendiri bisa diserap di kecamatan dan desa yang kemudian bisa disalurkan ke masyarakat atau penanganan yang sedang merevak pengurangan BPJS yang berbasis Bantuan Iuran (PBI) itu minimal bisa dicover dari dana CSR tersebut.
Untuk Kecamatan Dayeuhkolot ada 4 skala prioritas yang diajukan dalam Musrenbang yaitu, penanganan banjir, sampah, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan.
Reporter : Den
