Tasikmalaya Ketikone – Kabar tak sedap menerpa Pemerintah Desa Parakanhonje, Kecamatan Bantarkalong, Kabupaten Tasikmalaya. Dana Bantuan Provinsi (Banprov) tahun anggaran 2025 yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur senilai puluhan juta rupiah, hingga kini belum menunjukkan realisasi fisik di lapangan.
Kepala Desa (Kades) Parakanhonje berinisial A dituding menguasai anggaran tersebut secara sepihak. Berdasarkan informasi yang dihimpun, total anggaran infrastruktur dari Banprov mencapai Rp98.000.000. Setelah dipotong pajak sebesar 12 persen, tersisa sekitar Rp86.000.000 yang semestinya telah diwujudkan dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana desa.
Namun hingga akhir Januari 2026, lokasi yang dijanjikan akan dibangun masih berupa lahan kosong tanpa tanda-tanda pengerjaan, sehingga memunculkan pertanyaan dari berbagai pihak terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran tersebut.
Baca juga:Aksi Evaluasi Kinerja Walikota Ricuh, IKA PMII Tasikmalaya Tagih Janji “Terkoneksi Tanpa Spasi”
Menanggapi hal itu, Ketua Aliansi Wartawan Pasundan (AWP) Kabupaten Tasikmalaya, Deni Nugraha, angkat bicara. Ia menegaskan bahwa pengelolaan dana publik harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Kami meminta pemerintah desa segera memberikan penjelasan resmi terkait penggunaan dana Banprov tersebut. Jika memang belum direalisasikan, harus dijelaskan apa kendalanya. Jangan sampai menimbulkan kecurigaan publik,” ujar Deni.
Ia juga mendorong pihak terkait, baik kecamatan maupun inspektorat daerah, untuk turun tangan melakukan monitoring dan evaluasi agar tidak terjadi potensi penyimpangan anggaran.
Baca juga:Arah Pembangunan Tasikmalaya 2027 Dibahas, Bupati Cecep Buka Forum Publik
Menurutnya, dana bantuan pemerintah sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan yang nyata.
“Apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka proses hukum harus ditegakkan sesuai aturan yang berlaku. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Parakanhonje belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Masyarakat pun berharap ada kejelasan secepatnya agar pembangunan yang telah direncanakan dapat segera terealisasi.
Reporter: Dit
