Tasikmalaya Ketikone – Aksi evaluasi satu tahun kinerja Walikota Tasikmalaya yang digelar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Tasikmalaya berujung ricuh. Insiden tersebut menuai sorotan dari berbagai pihak, salah satunya datang dari Pengurus Cabang Ikatan Alumni PMII (PC IKA PMII) Kota Tasikmalaya.Minggu 01 Pebruari 2026
Sekretaris Umum PC IKA PMII Kota Tasikmalaya, Myftah Farid, S.IP, menilai kericuhan yang terjadi tidak lepas dari tersumbatnya ruang dialog antara mahasiswa dan pimpinan daerah. Padahal, aksi tersebut merupakan bagian dari proses demokrasi untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan selama satu tahun terakhir.
“Ini sangat disayangkan. Aksi evaluasi yang berangkat dari niat intelektual justru berakhir ricuh karena tidak adanya ruang dialog. Jargon Walikota ‘Terkoneksi Tanpa Spasi’ seharusnya diwujudkan dalam keterbukaan, bukan malah menghadirkan pagar besi dan barikade aparat,” ujar Myftah dalam pernyataan resminya.
Baca jiga:Keluhan Warga Tak Digubris? DPRD Kota Tasik Sidak Tambang Galian C di Bungursari
Menurutnya, ketidakhadiran Walikota Tasikmalaya untuk menemui langsung massa aksi menjadi salah satu faktor yang memicu meningkatnya eskalasi di lapangan. Situasi tersebut kemudian berujung pada benturan antara mahasiswa dan aparat pengamanan.
Selain itu, PC IKA PMII juga menyoroti narasi yang berkembang pasca-aksi, khususnya terkait isu dugaan penggunaan senjata tajam oleh mahasiswa. Myftah menilai, kesimpulan tersebut terlalu dini dan berpotensi menciptakan stigma negatif terhadap gerakan mahasiswa.
“Menghembuskan isu senjata tajam hanya karena ada kerobekan kecil pada kerah seragam sangat tidak proporsional. Sebaliknya, fakta adanya mahasiswa yang mengalami luka-luka justru harus menjadi bahan evaluasi serius terhadap SOP pengamanan aparat,” tegasnya.
Baca juga:Bupati Tasik, Cecep: Program Tasik Hejo Bukan Sekadar Tanam Pohon
IKA PMII juga mengingatkan peran media massa agar tetap fokus pada substansi persoalan, bukan terjebak pada narasi sensasional. Menurut mereka, inti dari aksi tersebut adalah evaluasi kinerja Walikota Tasikmalaya, termasuk berbagai catatan kritis terkait pembangunan dan kebijakan publik.
“Media adalah pilar demokrasi. Jangan sampai isu pernak-pernik seperti ‘baju robek’ justru menenggelamkan poin-poin penting mengenai rapor merah kepemimpinan dan persoalan pembangunan yang perlu diketahui masyarakat,” lanjut Myftah.
Sebagai penutup, PC IKA PMII Kota Tasikmalaya mendorong Walikota Tasikmalaya untuk segera membuka ruang dialog terbuka dan bermartabat dengan mahasiswa PMII. Mereka menegaskan bahwa kritik dan evaluasi merupakan bagian dari demokrasi yang sehat.
“Mahasiswa adalah aset kritis daerah. Utamakan dialog daripada menghindar. Memimpin sebuah kota bukan soal lari maraton, tetapi keberanian menghadapi dan menyelesaikan persoalan rakyat,” pungkasnya.
Reporter: Andri
