KABUPATEN BANDUNG, Ketikone – Proyek pembangunan di Sungai Ciherang, Desa Rancatungku, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, menuai sorotan. Pasalnya, aktivitas pekerjaan di lokasi tersebut dilaporkan sudah terhenti lebih dari satu minggu tanpa terlihat adanya pekerja yang melanjutkan pekerjaan.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya terkait pelaksanaan dan pengawasan proyek yang diduga merupakan program pemerintah tersebut.
Berdasarkan keterangan salah seorang Ketua RW di sekitar lokasi, hingga lebih dari sepekan terakhir tidak terlihat aktivitas pekerjaan di lapangan. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap kejelasan kelanjutan proyek.
Persoalan tidak berhenti pada terhentinya pekerjaan. Sundapos juga menerima keluhan dari salah seorang warga yang mengaku bekerja mengangkut material bangunan dari depan Desa Rancatungku menuju lokasi proyek di Sungai Ciherang dengan jarak sekitar 75 meter.
Warga tersebut mengaku hingga Sabtu (31/10/2026), upah atas pekerjaan pengangkutan material yang telah dilakukannya belum juga dibayarkan, meskipun sebelumnya telah ada kesepakatan untuk bekerja.
Menurut pengakuan pekerja, ketika menanyakan pembayaran kepada seseorang bernama Faisal yang disebut sebagai orang kepercayaan pelaksana, dirinya belum mendapatkan kepastian.
Bahkan, dalam komunikasi terakhir, Faisal disebut menjanjikan pembayaran akan dilakukan pada 1 November 2026.
Kondisi ini patut menjadi perhatian. Sebab, apabila benar pekerjaan tersebut merupakan bagian dari program pemerintah, jangan sampai masyarakat yang telah mengeluarkan tenaga justru harus menanggung ketidakpastian pembayaran haknya.
Proyek Tanpa Papan Informasi, Transparansi Dipertanyakan
Di sisi lain, keberadaan proyek tersebut juga menuai pertanyaan masyarakat. Pasalnya, berdasarkan pantauan di lapangan, tidak terlihat papan informasi proyek maupun direksi keet sebagai fasilitas pendukung kegiatan pekerjaan.
Bahkan, menurut keterangan Ketua RW di wilayah Desa Bojongkunci, pihak pengurus lingkungan setempat mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan atau komunikasi terkait pelaksanaan kegiatan proyek tersebut.
Ketiadaan papan informasi proyek semakin menimbulkan pertanyaan mengenai sumber anggaran, nilai kontrak, pelaksana kegiatan, jangka waktu pengerjaan, hingga instansi yang bertanggung jawab.
Sejumlah kondisi tersebut membuat masyarakat mempertanyakan transparansi pelaksanaan proyek. Bahkan, muncul penilaian dari warga yang menduga proyek tersebut sebagai proyek siluman karena identitas dan informasi kegiatan tidak terlihat secara terbuka di lokasi.
Tentunya, dugaan tersebut perlu dijawab melalui keterbukaan informasi dari pihak pelaksana maupun instansi terkait.
Jangan Biarkan Uang Negara dan Tenaga Masyarakat Dipertaruhkan
Baca juga : Revitalisasi SDN Sukasari Cikalong Dikabarkan Segera Terwujud, Mekanisme Pendampingan Konsultan Jadi Sorotan
Jika proyek ini benar merupakan program pemerintah, maka pihak yang bertanggung jawab harus memberikan penjelasan secara terbuka. Terhentinya pekerjaan lebih dari satu minggu, tidak adanya papan informasi, serta keluhan pekerja yang mengaku belum menerima upah merupakan persoalan yang tidak boleh dianggap sepele.
Instansi terkait juga perlu turun langsung melakukan pemeriksaan, memastikan legalitas kegiatan, sumber anggaran, progres pekerjaan, serta kewajiban pembayaran kepada para pekerja.
Jangan sampai proyek yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat justru meninggalkan persoalan baru, sementara warga yang ikut bekerja harus menunggu haknya tanpa kepastian.
Hingga berita ini diterbitkan, Sundapos.com belum berhasil mengonfirmasi pihak pelaksana maupun Faisal yang disebut sebagai orang kepercayaan pelaksana proyek.
Pemberitaan ini sekaligus menjadi ruang konfirmasi dan hak jawab bagi pihak pelaksana maupun instansi terkait untuk memberikan penjelasan.
Publik kini menunggu: siapa penanggung jawab proyek ini, dari mana sumber anggarannya, mengapa pekerjaan terhenti, dan kapan hak pekerja akan dibayarkan?
Jangan sampai proyek yang menggunakan anggaran pemerintah berjalan tanpa transparansi, sementara tenaga masyarakat yang sudah dimanfaatkan justru belum mendapatkan haknya.
Reporter : Den
