Bandung Ketikone – Ketua Komisi D, dari Fraksi PKS, DPRD Kabupaten Bandung, Maulana Fahmi, statemen bahwa SKTM dihapus tidak benar, Hal ini dikatakannya usai rapat di Ruang Komisi D DPRD, Soreang Kabupaten Bandung, (16/1/2023).
Menurut Maulana Fahmi tidak mungkin kita menghapus anggaran yang sudah diketuk oleh APBD, SKTM itu kebijakan dari Dinas dihentikan, makanya kita meminta dihidupkan kembali, dan Alhamdulilah tanggal 13 Januari 2023 SKTM di hidupkan jam 10.
Fahmi menilai banyak komunikasi antar OPD di eksekutif tidak efektif dan tidak bagus, salah satu contoh, anggaran untuk SKTM yang disebut berubah – rubah, dimana anggaran untuk SKTM keluar angka Rp 5,5 miliar, direvisi lagi jadi Rp 6 miliar, yang kedua keluar angka Rp 6,5 miliar, direvisi lagi menjadi Rp 8,3 miliar.
Dan anggarab Rp 8,3 miliar itu bukan anggaran yang disimpan di rumah sakit (Dinkes), itu disimpan di BKAD, engga mungkin misalnya SKTM, atau BTT disimpan di rumah sakit, tidak begitu juga. “ungkapnya.
Maulana Fahmi menjelaskan, rapat yang dilaksanakan hari Senin ini adalah rapat yang kedua, sebelumnya rapat pertama yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2023, Fahmi menyesalkan Kepala Dinas Kesehatan tidak bisa hadir dalam rapat kedua ini, padahal rapat kedua ini untuk meminta apa yang diminta pada rapat pertama, dimana pada rapat pertama kita mendapat kabar SKTM dihentikan, sehingga rekomendasi Komisi D itu agar SKTM di hidupkan.
Maulana Fahmi mengaku, di rapat yang kedua ini belum menghasilkan informasi yang memuaskan, mungkin kondisi tanggal 9 dan hari ini belum bisa, terkait SKTM di hidupkan dan yang lainnya belum bisa.
Sementara terkait kono Kabupaten Bandung telah lebih dari 96% memenuhi program Universal Heath Coverage (UHC) sehingga SKTM bisa dihentikan, menurut Maulana Fahmi regulasinya memang begitu, undang – undang berbicara itu, namun faktanya, kondisi sekarang masa transisi.
UHC sudah 96%, tapi disisi lain, perhari ini program wajib belum bisa dilaksanakan, karena konsolidasi, sinkronisasi, data cara SOP untuk UHC belum siap, makanya selama ini belum disiapkan dan selama UHC belum dilaksanakan, makanya SKTM jangan di hentikan.
Oleh karena itu tanggal 9 Januari 2023, Fahmi meminta disiapkan sinkronisasi, konsolidasi data dan bagaimana konsep UHC itu segera jalan, sampai tadi pagi saya tanya, bagaimana yang saya pinta, jawabannya belum, kalau belum, berarti benar SKTM itu harus tetap hidup, yang kemarin mati persatu (1) Januari sampai 13 Januari 2023, berarti dua (2) minggu, jadi bupati membantahnya dihapus, untuk itu tidak mungkin dihapus, karena anggaran itu banyak, cuma dihentikan, tetapi anggarannya tetap ada.”Pungkasnya
Reporter:DK
