Kab.Garut Ketikone – Program bantuan bibit untuk lahan garapan bagi kelompok Cihaurkuning Pananjung, penerima di wilayah Haurkuning, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, hingga kini belum juga terealisasi. Kondisi tersebut menuai sorotan lantaran program yang semestinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat justru belum sampai kepada para penerima manfaat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, bantuan yang telah diprogramkan tersebut belum dapat dicairkan oleh kelompok penerima. Sejumlah alasan menjadi kendala, sehingga realisasi program yang dinantikan masyarakat masih belum jelas.
Saat dikonfirmasi, salah satu pengurus kelompok mengatakan bahwa dirinya hanya menjalankan tugas administratif, termasuk melakukan verifikasi data dan menyelesaikan urusan administrasi lainnya.
Baca juga:Kajati Jabar Lantik Kajari Garut, Kajari Kuningan dan Kajari Kabupaten Tasikmalaya
”Saya hanya bekerja memverifikasi data dan menyelesaikan tugas administrasi. Selebihnya saya tidak tahu,” ujar nya.
Sementara itu, Ayi Dian selaku ketua kelompok, saat ditemui di kediamannya, mengungkapkan keengganannya untuk melakukan pencairan bantuan dengan berbagai alasan. Salah satu hal yang menjadi pertimbangannya adalah besarnya beban pajak yang harus ditanggung.
Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pengelolaan bantuan, transparansi administrasi, serta kepastian penyaluran program kepada masyarakat yang menjadi sasaran penerima manfaat.
Padahal, program bantuan yang telah direncanakan dan diperuntukkan bagi masyarakat semestinya dapat direalisasikan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Jangan sampai persoalan internal maupun kendala administratif justru menjadi penghambat sehingga masyarakat tidak dapat menikmati manfaat program tersebut.
Baca juga:Diky Candra: Banyak yang Harus Dibenahi, Tujuh Program Prioritas Perlu Dipertajam
Masyarakat tentu berharap pihak-pihak terkait, termasuk pengurus kelompok dan instansi yang membidangi program tersebut, segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai alasan belum terealisasinya bantuan.
Jika memang terdapat persoalan pajak atau kendala administrasi lainnya, sudah semestinya dilakukan koordinasi dengan pihak berwenang untuk mencari solusi, bukan membiarkan program tanpa kejelasan.
Publik juga berharap instansi terkait segera melakukan klarifikasi dan evaluasi terhadap kelompok penerima, guna memastikan apakah bantuan tersebut masih dapat direalisasikan serta bagaimana kepastian hak masyarakat penerima manfaat.
Jangan sampai program yang sejatinya dirancang untuk membantu masyarakat justru terhenti di tingkat pengelola kelompok. Sebab, tujuan utama sebuah program bantuan adalah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar selesai dalam urusan pendataan dan administrasi.(Abi/DH)
