Kab.Bandung Ketikone – Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), H. Tedi Supriadi, S.Pd.I., M.Si., dalam kegiatan reses terakhir Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, memaparkan berbagai hal terkait program pembangunan pemerintah daerah, pengalokasian anggaran, serta upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Kegiatan reses yang berlangsung di Villa Bojong, Desa Sukamukti, Kecamatan Katapang, Sabtu (14/11/2026), dihadiri para pengurus, tokoh masyarakat, serta sejumlah warga dari wilayah daerah pemilihannya (dapil 2).
Dalam kesempatan tersebut, H. Tedi menjelaskan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk lebih aktif menyampaikan kebutuhan dan persoalan yang ada di lingkungan masing-masing, mulai dari tingkat RT, RW, hingga desa.
Menurutnya, aspirasi masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyangkut pemberdayaan ekonomi, bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, serta berbagai program sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga.
Ia mencontohkan, sejumlah program pemberdayaan masyarakat sebenarnya sudah pernah direalisasikan melalui kelompok-kelompok usaha maupun kegiatan pelatihan. Namun, pelaksanaannya perlu terus dievaluasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan dapat berkelanjutan.
H. Tedi juga menyoroti pentingnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat RW hingga desa. Menurutnya, usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musrenbang harus menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan, sehingga program pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa anggota DPRD mempunyai peran dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui mekanisme penganggaran. Namun, masyarakat juga perlu memahami bahwa anggaran pemerintah memiliki keterbatasan dan harus dibagi berdasarkan skala prioritas serta pemerataan pembangunan.
Ia memberikan gambaran mengenai alokasi anggaran pembangunan yang diperjuangkan melalui aspirasi anggota dewan. Anggaran tersebut tidak serta-merta menjadi milik pribadi anggota DPRD, melainkan tetap merupakan anggaran pemerintah yang penggunaannya harus mengikuti mekanisme, ketentuan, dan prosedur yang berlaku.
Menurutnya, Kabupaten Bandung memiliki wilayah yang luas dengan banyak desa dan kecamatan yang membutuhkan perhatian pembangunan. Oleh karena itu, setiap program harus disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
Baca juga : Mira Liawati Sumbang Medali Emas Pertama Kabupaten Bandung di Cabor Panjat Tebing Porprov XV Jabar 2026
H. Tedi juga mengingatkan bahwa sumber pendapatan negara maupun daerah, salah satunya berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pada hakikatnya merupakan hasil kontribusi masyarakat yang harus dipergunakan secara bertanggung jawab.
Ia berharap masyarakat dapat memahami proses penganggaran sekaligus ikut mengawasi pelaksanaan program pemerintah, sehingga pembangunan dapat berjalan transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi kepentingan bersama.
Selain membahas pembangunan, H. Tedi turut menjelaskan mengenai tugas dan fungsi anggota DPRD dalam menjalankan tanggung jawab sesuai bidang komisi masing-masing. Menurutnya, kegiatan kedewanan tidak hanya terbatas pada menghadiri kegiatan masyarakat atau memperjuangkan pembangunan, tetapi juga mencakup pembahasan kebijakan, pengawasan, serta peningkatan kapasitas anggota dewan.
Ia mencontohkan kegiatan kunjungan kerja ke luar daerah, termasuk ke Kota Semarang, yang berkaitan dengan pendalaman materi pemerintahan, khususnya mengenai ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas kedewanan untuk mempelajari penerapan kebijakan dan peraturan daerah di wilayah lain, bukan sekadar kegiatan rekreasi sebagaimana terkadang dipersepsikan masyarakat.
Di akhir penyampaiannya, H. Tedi menegaskan bahwa komunikasi antara masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan anggota DPRD harus terus dibangun. Dengan komunikasi yang baik, berbagai persoalan di wilayah dapat segera diketahui dan diperjuangkan untuk mendapatkan penanganan.
Ia pun berharap masyarakat tidak berhenti menyampaikan aspirasi, karena keberhasilan pembangunan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah maupun anggota legislatif.
Melalui kegiatan reses tersebut, H. Tedi Supriadi kembali menegaskan komitmennya untuk menampung berbagai aspirasi masyarakat dan mengawalnya agar dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme serta kemampuan anggaran pemerintah Kabupaten Bandung.
Reporter : Den
