Kab.Bandung Ketikone – Memasuki agenda reses terakhir masa Persidangan I Tahun 2026–2027, Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Dadang Suryana, S.IP., yang dihadiri oleh pengurus dan masyarakat dari berbagai wilayah, dilaksanakan di Gor Desa Rahayu Kecamatan Margaasih (14/11/2026) kembali menyerap berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat, khususnya dari wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) 2.
Dalam keterangannya, H. Dadang Suryana menyampaikan bahwa aspirasi yang disampaikan masyarakat pada sejumlah kegiatan reses sebelumnya secara umum memiliki persoalan yang hampir sama. Beberapa persoalan yang paling banyak disampaikan warga di antaranya menyangkut pelayanan kesehatan, kepesertaan BPJS Kesehatan, pelayanan rumah sakit, persoalan banjir, hingga permasalahan sampah.
Ia menjelaskan, pada kegiatan reses sebelumnya, aspirasi tersebut disampaikan oleh masyarakat dari wilayah Desa Lagadar, Desa Mekarrahayu, serta Kecamatan Margahayu. Sementara pada agenda reses terakhir, peserta yang hadir merupakan gabungan konstituen dari berbagai wilayah di Dapil 2.
Menurutnya, kegiatan reses bukan sekadar menjadi agenda formal untuk mendengarkan dan mencatat keluhan masyarakat. Lebih dari itu, setiap aspirasi yang disampaikan harus terus dikawal agar dapat diperjuangkan dan ditindaklanjuti melalui program pembangunan pemerintah.
“Jangan sampai aspirasi masyarakat hanya didengarkan dan dicatat saja. Tetapi harus terus dikawal. Harapannya, aspirasi tersebut tidak hanya mengandalkan dana aspirasi atau e-Pokir, melainkan juga bisa masuk ke dalam program pembangunan desa melalui Musyawarah Desa (Musdes), serta program pemerintah kabupaten melalui organisasi perangkat daerah (OPD) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang),” ungkapnya.
Ia menilai, jika seluruh aspirasi masyarakat hanya mengandalkan alokasi dana aspirasi atau e-Pokir, tentu akan sulit untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan. Hal itu mengingat keterbatasan anggaran, sementara cakupan wilayah dan kebutuhan masyarakat yang harus diperjuangkan cukup luas.
Karena itu, diperlukan sinergi dan koordinasi dengan pemerintah desa maupun pemerintah daerah agar berbagai usulan masyarakat dapat masuk dalam perencanaan pembangunan sesuai kewenangan dan skala prioritas masing-masing.
Terkait persoalan yang perlu mendapat perhatian khusus di Dapil 2, H. Dadang menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat. Namun, kondisi keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan tersendiri, terlebih dengan adanya kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) yang turut berdampak terhadap kemampuan pembiayaan pembangunan.
Selain infrastruktur, persoalan pelayanan kesehatan juga menjadi perhatian serius, terutama terkait pelayanan rumah sakit dan kepesertaan BPJS Kesehatan.
Ia mengungkapkan, meskipun selama ini pelayanan kesehatan bagi masyarakat terus didorong agar menjadi prioritas, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah kendala. Salah satunya berkaitan dengan keterbatasan kapasitas ruangan rumah sakit yang dapat digunakan oleh pasien BPJS.
Menurutnya, setiap rumah sakit memiliki kuota dan ketentuan tersendiri mengenai ruang perawatan yang diperuntukkan bagi pasien BPJS. Akibatnya, ketika pasien BPJS harus ditempatkan di ruangan yang tidak termasuk dalam kuota atau peruntukan BPJS, dapat muncul persoalan administrasi, khususnya terkait proses klaim pembiayaan dari rumah sakit kepada BPJS.
“Ini menjadi persoalan yang harus dicarikan solusinya. Jangan sampai masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan kesehatan justru mengalami kesulitan karena persoalan administrasi maupun keterbatasan ruang perawatan,” jelasnya.
Selain persoalan pelayanan rumah sakit, ia juga menyoroti masih adanya kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat yang tidak aktif. Menurutnya, diperlukan langkah konkret dan koordinasi yang lebih intensif antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi agar masyarakat yang membutuhkan tetap memperoleh jaminan pelayanan kesehatan.
Persoalan lainnya adalah ketidaksesuaian data desil dalam pendataan tingkat kesejahteraan masyarakat. Ia menilai, masih ditemukan data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, seperti warga yang seharusnya masuk kategori desil 5 justru tercatat pada desil 10, atau warga yang seharusnya berada di desil 8 malah tercatat di desil 3.
Kondisi tersebut, menurutnya, perlu segera dievaluasi dan ditertibkan agar penetapan kelompok kesejahteraan masyarakat benar-benar sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Dengan demikian, program bantuan maupun kebijakan pemerintah dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.
Baca juga : Perdana Terapkan Manajemen Talenta, Bupati Cecep Lantik 122 Pejabat di Lingkungan Pemkab Tasikmalaya
Dalam kesempatan tersebut, H. Dadang Suryana juga menyinggung kesiapan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menghadapi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara digital. Meskipun mengakui bahwa sistem digital berpotensi memberikan efektivitas dalam pelaksanaan pemilihan, ia menekankan pentingnya perencanaan, sosialisasi, dan penentuan sasaran peserta yang tepat.
Ia mengaku belum mengetahui secara pasti adanya kegiatan sosialisasi Pilkades digital yang dilaksanakan di Pangandaran. Namun, secara prinsip, ia berharap setiap program pemerintah daerah benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan memiliki sasaran yang jelas.
Menurutnya, kegiatan sosialisasi mengenai mekanisme pencoblosan digital harus melibatkan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan Pilkades, termasuk kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta unsur pemerintahan dan pihak yang nantinya terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan.
“Program-program Pemerintah Kabupaten Bandung sekarang harus betul-betul menjadi program yang nyata dan dibutuhkan masyarakat. Jangan sampai lebih banyak bersifat seremonial. Kalau memang sosialisasi pencoblosan digital, harus jelas siapa sasarannya, siapa yang perlu diundang, dan bagaimana pelaksanaannya,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar kegiatan yang bersifat teknis dan strategis tidak dicampuradukkan dengan agenda seremonial lainnya. Menurutnya, sosialisasi harus dilaksanakan secara terarah, efektif, serta memberikan pemahaman yang utuh kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Menutup keterangannya, H. Dadang Suryana berharap seluruh aspirasi masyarakat yang telah dihimpun selama rangkaian reses dapat menjadi bahan perjuangan dan pembahasan lebih lanjut di DPRD Kabupaten Bandung.
Ia menegaskan, pengawalan aspirasi perlu dilakukan melalui berbagai jalur perencanaan pembangunan, baik melalui pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten, sehingga kebutuhan masyarakat dapat diperjuangkan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran dan skala prioritas.
Dengan demikian, kegiatan reses diharapkan tidak berhenti pada penyampaian keluhan semata, tetapi benar-benar menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan dan program pembangunan pemerintah daerah.
Reporter : Den
