Kab.Bandung Ketikone – Berbagai pesantren yang berada di Jawa Barat, menyampaikan sikap kritis terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dinilai tidak berpihak pada pondok – pondok pesantren.
Dalam hal ini pesantren – pesantren adakan Musyawarah Besar Pondok Pesantren Se-Desa Jawa Barat yang diinisiasi oleh Jaringan Kyai Santri Nasional (JKAN) Jawa Barat, yang menuntut keadilan, pengakuan dan perhatian yang setara dari pemerintah, pelaksanaan Musyarawarah Besar tersebut di Pondok Pesantren Sirnamiskin (14/6/2025).
Dalam sambutannya Pimpinan Pondok Pesantren Sirnamiskin, Dr. KH. Ahmad Syamsurijal menegaskan, dimana pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk karakter bangsa dan telah terbukti menjadi bagian penting dari perjuangan Kemerdekaan Indonesia.
Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan melainkan benteng moral dan sejarah perjuangan bangsa, sudah saatnya pesantren memperoleh hak yang menjadi kewajiban negara.
Dalam hal ini kekecewaan besar mengemuka dalam forum tersebut, para peserta menyoroti penghapusan dana hibah untuk pesantren, dan pernyataan – pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang dinilai mendiskreditkan lembaga pendidikan keagamaan tersebut, jika pesantren dan sekolah swasta disingkirkan, apakah sekolah negeri mampu menampung seluruh anak Jawa Barat? ” ujar seorang pengasuh pesantren.
Dalam suasana forum menjadi emosional ketika para kiyai menyampaikan perumpamaan perjuangan mereka sebagai, “karang kecil yang menghadang ombak besar”, meski tak punya kekuatan politik besar, mereka bertekad terus menyuarakan kebenaran demi menjaga keberlangsungan pesantren sebagai pilar pendidikan dan kebudayaan.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono dalam sambutannya juga menyampaikan kritik, ia menilai narasi yang dibangun selama ini seolah – olah menghapus kontribusi kepala daerah dan DPRD periode sebelumnya, Ono mengungkapkan bahwa penghapusan dana hibah pesantren dilakukan tanpa transparasnsi, dan saya sudah memanggil Kepala Bapeda, jawabannya dana hibah itu disimpan di kode rekening dana tak terduga, namun hingga kini belum ada kejelasan lebih lanjut. “ujarnya.
Turut hadir dalam Mubes ini sejumlah tokoh, antara lain Wakil Ketua DPP PPP Komarudin Taher, Anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, Sidqon Djampi dan komisi V DPRD Jabar Fraksi PDIP Zaenudin, dalam forum ini menyepakati penyusunan Rencana Tindak Lanjut dan Rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat dan daerah.
Reporter : Den
