Tasikmalaya – Ketikone || Masa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan aksi penyampaian aspirasi di lingkungan DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
Aksi yang dikoordinatori oleh Agus Magfut tersebut bahkan diwarnai dengan penyegelan simbolis ruang kerja Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Budi Ahdiyat sebagai bentuk kekecewaan karena belum dapat bertemu langsung untuk menyampaikan tuntutan mereka.
Dalam aksi tersebut, massa pendemo menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di daerah. Dua isu utama yang menjadi perhatian adalah tuntutan penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, H. Aef Saepudin dari Fraksi PDI Perjuangan, telah menerima dan mendengarkan aspirasi para demonstran. Ia menyampaikan bahwa substansi tuntutan yang disampaikan mahasiswa pada prinsipnya dapat dipahami dan akan diakomodasi sesuai mekanisme yang berlaku. Menurutnya, berbagai kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat hendaknya tidak menimbulkan beban berlebihan bagi masyarakat di daerah, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan.
Dari perspektif demokrasi, penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Namun demikian, proses dialog dan komunikasi yang konstruktif antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat tetap menjadi instrumen utama dalam mencari solusi atas berbagai persoalan publik. DPRD sebagai representasi rakyat memiliki peran strategis untuk menjembatani aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Tuntutan terkait harga BBM tidak dapat dilepaskan dari dampaknya terhadap biaya transportasi, distribusi barang, hingga daya beli masyarakat. Sementara itu, permintaan evaluasi program MBG menunjukkan adanya perhatian publik terhadap efektivitas, kualitas pelaksanaan, serta tata kelola program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar. Evaluasi yang objektif dan berbasis data diperlukan agar tujuan mulia program tersebut benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat penerima.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kebijakan publik yang berdampak luas memerlukan komunikasi yang transparan, pengawasan yang kuat, serta ruang partisipasi masyarakat yang terbuka. Dengan demikian, perbedaan pandangan dapat disalurkan melalui mekanisme demokrasi yang sehat, tanpa mengurangi penghormatan terhadap institusi negara maupun hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
Catatan Akademik: Dalam sistem demokrasi modern, demonstrasi merupakan bagian dari kontrol sosial masyarakat terhadap kebijakan publik. Namun efektivitasnya akan lebih tinggi apabila diikuti dengan dialog, data yang kuat, dan komitmen seluruh pihak untuk mencari solusi yang berpihak pada kepentingan rakyat.(Janur).
Kontri; Iwan singadinta
