Tasikmalaya Ketikone – Wakil Bupati Tasikmalaya, H. Asep Sopari Al-Ayubi, memimpin langsung Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Tasikmalaya yang digelar di Aula Wiradadaha Bappelitbangda, Senin 02 Pebruari 2026.
Rapat koordinasi tersebut membahas dua agenda utama, yakni Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 serta Penyusunan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan lintas perangkat daerah dalam upaya menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
Berdasarkan hasil evaluasi yang disampaikan dalam rakor, tingkat kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2025 tercatat sebesar 10,15 persen. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 0,08 persen dibandingkan tahun 2024, dengan pengurangan jumlah penduduk miskin sekitar 0,76 ribu jiwa.
Baca juga:Revitalisasi Dakwah Kreatif di Era Digital, Wakil Wali Kota Tasikmalaya Buka IAIT Fast 2026
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Asep menegaskan pentingnya peran TKPKD sebagai motor penggerak koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan kemiskinan di daerah.
“Keberadaan TKPKD memiliki peran yang sangat penting sebagai wadah koordinasi, evaluasi, dan penyelarasan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya,” tegas Wabup Asep.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Namun demikian, pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya aktivitas ekonomi, baik melalui kebijakan, fasilitasi investasi, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Baca juga:Aksi Evaluasi Kinerja Walikota Ricuh, IKA PMII Tasikmalaya Tagih Janji “Terkoneksi Tanpa Spasi”
Wabup Asep juga menekankan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya berfokus pada bantuan sosial, tetapi harus diarahkan pada pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan ekonomi lokal. Oleh karena itu, sinergi dan integrasi program antar perangkat daerah menjadi hal yang mutlak agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan berkelanjutan.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya pemutakhiran dan validasi data kemiskinan sebagai dasar perencanaan kebijakan. Data yang akurat dinilai akan membantu pemerintah daerah dalam merumuskan program yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.
Rakor TKPKD ini diikuti oleh seluruh perangkat daerah terkait, unsur instansi vertikal, serta stakeholder lainnya yang tergabung dalam TKPKD Kabupaten Tasikmalaya. Diharapkan, melalui koordinasi yang solid dan perencanaan yang terarah, upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2026 dapat berjalan lebih optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Reporter: Dit
