Kota Padang Ketikone – Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mengikuti rapat koordinasi pembahasan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) pascabencana bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia secara daring dari Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Kamis (25/12/2025).
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Menteri PKP RI, Maruarar Sirait, dan diikuti oleh sejumlah pemerintah daerah yang wilayahnya terdampak bencana di Pulau Sumatera. Daerah yang turut serta antara lain Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, dengan agenda utama membahas percepatan penyediaan hunian layak dan aman bagi masyarakat yang terdampak bencana alam.
Selain Menteri PKP, rapat ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri Hukum, Wakil Kepala BPKP, serta pimpinan Yayasan Buddha Tzu Chi yang selama ini aktif dalam kegiatan kemanusiaan dan rehabilitasi pascabencana.
Baca juga:Hari Bela Negara ke-77, Pemkot Padang Perkuat Semangat Nasionalisme dan Persatuan
Kehadiran lintas kementerian dan lembaga tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam menangani pemulihan pascabencana secara terpadu dan berkelanjutan.
Dalam rapat tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pembangunan Hunian Tetap merupakan salah satu prioritas nasional dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta mitra swasta dan lembaga sosial agar proses pembangunan Huntap dapat berjalan cepat, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Padang untuk mendukung penuh program pembangunan Hunian Tetap bagi warga yang terdampak bencana. Ia menyatakan bahwa Pemkot Padang telah melakukan berbagai langkah persiapan, mulai dari pendataan korban terdampak, penyiapan lahan, hingga koordinasi lintas perangkat daerah guna memastikan kelancaran proses pembangunan Huntap.
Baca juga:Pasca Tanggap Darurat, Fadly Amran Perkuat Sinergi OPD Jelang Tahun Baru
“Pemerintah Kota Padang siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pihak terkait agar masyarakat terdampak bencana dapat segera menempati hunian yang layak, aman, dan manusiawi. Hunian tetap bukan hanya soal bangunan fisik, tetapi juga bagian dari pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi warga,” ujar Maigus Nasir dalam rapat tersebut.
Lebih lanjut, Maigus Nasir menekankan pentingnya percepatan pembangunan Huntap dengan tetap memperhatikan aspek tata ruang, mitigasi bencana, dan keberlanjutan lingkungan. Menurutnya, hunian yang dibangun harus mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat serta mengurangi risiko apabila bencana serupa terjadi di masa mendatang.
Rapat koordinasi ini juga membahas berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, seperti ketersediaan lahan, regulasi, skema pembiayaan, serta mekanisme pengawasan agar pembangunan Huntap berjalan transparan dan akuntabel. Dalam hal ini, peran BPKP dinilai penting untuk memastikan tata kelola anggaran berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca juga:Penanganan Pascabencana Dipercepat, Fadly Amran Dorong Sinergi Lintas Sektor
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun kesepahaman dan langkah konkret antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan Hunian Tetap pascabencana di berbagai wilayah, termasuk Kota Padang.
Pemerintah Kota Padang optimistis, dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan, proses pemulihan pascabencana dapat berjalan optimal dan memberikan harapan baru bagi masyarakat terdampak.
Reporter: Ek
