BANDUNG Ketikone – Forum Wartawan Kebangsaan Jawa Barat (FWK Jabar) mengingatkan gubernur Dedi Mulyadi segera menepati janjinya membayari pasien rumah sakit yang tidak memiliki kartu BPJS. Sebab, sejauh ini pihak rumah sakit umumnya belum bisa merealisasikan niat mulia KDM itu lantaran belum ada petunjuk teknisnya.
Ketua Forum Wartawan Kebangsaan Jawa Barat Tatang Suherman mengatakan hal itu dalam diskusi mingguan FWK Jabar, Jumat di Sekretariat FWK Braga Bandung.
Menurut Tatang, upaya membebaskan biaya rumkit bagi yang tidak memiliki BPJS ini adalah tujuan yang mulia dari seorang pemimpin daerah. “Ini sangat bagus banget, tetapi kita meminta segera direalisasikan jangan sebatas omon omon saja, ” kata Tatang.
Sekretaris FWK, Kurnia Nugraha menambahkan bahwa masyarakat menyambut baik niat gubernur ini karena banyak warga kurang mampu kesulitan berobat lantaran tidak mampu bayar iuran BPJS.
Menurut Kurnia, program baik ini hendaknya segera direalisasikan karena sudah banyak warga yang datang berobat tapi ditolak rumah sakit karena belum ada petunjuk teknisnya.
Bendahara FWK Jabar Mantoyo mengatakan bahwa rumah sakit terutama RS pemerintah sekarang masih menunggu aturan pelaksanaanya dari Pemprov Jabar karena faktanya rumah sakit umumnya belum bisa merealisasikan niat baik gubernur tersebut.
Seperti diketahui Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi belum lama ini mengumumkan kebijakan layanan kesehatan dan rawat inap gratis di kelas 3 bagi warga Jawa Barat yang tidak memiliki BPJS Kesehatan atau BPJS-nya menunggak atau kedaluwarsa. Bahkan warga maupun yang belum memiliki KTP boleh berobat.
Penandatanganan kesepakatan bersama pemerintah kabupaten/kota dan jaringan rumah sakit sudah dilakukan pada 7 Oktober 2026 lalu.
Dalam kesepakatan itu disebutkan bahwa warga Jawa Barat yang sakit, mengalami kecelakaan, atau menjadi korban kejahatan (seperti penganiayaan, pembegalan, atau perampokan yang menimbulkan luka), termasuk bila jenis pengobatan tertentu yang tidak ter-cover BPJS bisa tetap dilayani RS.
Baca juga :Â 65 Emas Jadi Bukti Perjuangan, Yana Suryana Antar Kabupaten Bandung Lampaui Target Porprov 2026
Pengobatan ini berlaku untuk perawatan di ruang kelas tiga dimana biayanya ditanggung bersama oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota terkait.
Sementara itu rumah sakit yang sudah mendatangi kesepakatan ini meliputi 65 RSUD di Jawa Barat serta sejumlah rumah sakit pemerintah pusat dan swasta, termasuk RSHS Bandung RSUPN Cipto Mangunkusumo (RSCM), RSPAD Gatot Subroto, RS Jantung Harapan Kita, RSAB Harapan Kita, RS Kanker Dharmais, RS Cicendo.
BELUM SELARAS
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) soal warga bisa berobat gratis meski BPJS Kesehatan tidak aktif belum sepenuhnya selaras dengan kondisi di lapangan.
Salah satu contoh di Kabupaten Sukabumi di mana DPRD daerah tersebut menyoroti belum adanya petunjuk teknis (juknis) di sejumlah rumah sakit strategis, sementara kemampuan anggaran daerah untuk menopang kebutuhan kesehatan juga menghadapi tekanan.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara, mengungkapkan persoalan tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Ia menilai kebijakan yang diumumkan pemerintah provinsi berpotensi menjadi solusi bagi warga kurang mampu, tetapi pelaksanaannya harus dipastikan tersedia di lapangan.
Kondisi yang sama juga dialami daerah lain di Jawa Barat. Rumah sakit rumah sakit daerah umumnya belum bisa menerima pasien tanpa BPJS karena juknisnya (petunjuk teknis) belum tersedia.
Reporter : Den




