Tasikmalaya Ketikone – Tenaga kesehatan Nakes dan Non Nakes Se-Kabupaten Tasikmalaya yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Nakes Dan Non Nakes (FKHN) menggelar audensi bersama Wakil Ketua Komisi 1 DPRD bertempat di Gedung Serba Guna Kabupaten Tasikmalaya
Kami hari ini telah menyampaikan aspirasi untuk mempertanyakan nasib tenaga honorer nakes di Kabupaten Tasikmalaya. Sangat minim sekali kebijakan Pemerintah Daerah terhadap tenaga honorer Nakes terkait kuota PPPK yang sangat sedikit pasalnya kuota PPPK tenaga kesehatan di tahun 2023 di Kabupaten Tasikmalaya hanya ada 43 saja padahal Nakes di Kabupaten Tasikmalaya semuanya ada 1273.” Ucap Daday Perawat Puskesmas Cigalontang kepada wartawan usai audensi, Kamis (3/11/2022)
Disisi lain Wahyu Wirhanto seorang Perawat dari Puskesmas Ciawi menambahkan dengan adanya keberpihakan DPRD terkait Non ASN dengan dikuatkan Kepmenpan nomor 968 tahun 2022 dari hasil audensi tersebut sedikit mendapat pencerahan,” ucap wahyu
Namun, sangat disayangkan di Kabupaten Tasikmalaya formasi yang di sediakan hanya 43 kuota, sementara Nakes Honorer di Kabupaten Tasikmalaya ada 1273 Nakes,” paparnya
Lanjut Ia, berharap pada tahun 2023 nanti ada solusi terbaik keberpihakan kepada kita bagi tenaga kesehatan honorer di Kabupaten Tasikmalaya
Pemerintah pusat dan Daerah jangan saling lempar bola panas mengenai pembiayaan Nakes honorer, ketika ditanyakan anggaran ujung-ujungnya mentok di anggaran jadi gak singkron
“Berharap Pemerintah Daerah dan Pemerintah pusat harus duduk bersama. Mencari solusi mengatasi permasalahan ini. Karena kalau tidak duduk bersama gak akan lahir sebuah solusi.” tuturnya
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sampai saat ini belum benar-benar merangkul kami tenaga nakes dengan serius. Soalnya, melihat dari perjuangan kami selama ini tenaga honorer dari awal sampai akhir dan sangat minim sekali keberpihakan kepada kita.” Terangnya Wahyu
Reporter:Day
