Kota Bekasi Ketikone – Jawa Barat kini menghadapi krisis serius di sektor pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Data Pusdatin Kemendikbudristek (November 2024) mencatat 658.831 anak di Jawa Barat tidak sekolah, terdiri atas 164.631 anak putus sekolah, 198.570 tidak melanjutkan pendidikan, dan 295.530 belum pernah sekolah.
Di bidang kesehatan, tantangan pun tidak kalah berat. Katadata (2023) menyebut 32 % warga Jabar belum memiliki jaminan kesehatan, tertinggi di Pulau Jawa. Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) juga tinggi, dengan Sukabumi mencapai 446 kasus per 100 ribu penduduk, Bandung 304 kasus, dan Bogor 289 kasus.
Sementara itu, di sektor lingkungan, luas hutan Jabar menyusut dari 2,1 juta hektare (1990) menjadi 1,2 juta hektare. Lahan kritis kini melebar hingga 1,3 juta hektare, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Jabar merosot ke peringkat 32 dari 34 provinsi. Timbulan sampah rumah tangga pun menembus 4,05 juta ton (2023), terbesar kedua di Indonesia.
Kondisi kian parah akibat 400 izin tambang yang belum clean and clear, serta insiden tumpahan soda api di Bandung Barat pada Desember 2024 yang melukai lebih dari 100 orang.
Menanggapi hal itu, Ketua Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) Kota Bekasi, Afifah Muklis, menegaskan perlunya KOPRI Jabar dan pemerintah daerah lebih aktif mengawal isu-isu strategis ini.
“Anak-anak kehilangan hak belajar, kesehatan publik terabaikan, dan lingkungan terus terkikis. KOPRI harus berdiri di garda depan, memastikan isu-isu kritis ini tidak lagi dipandang sebelah mata,” ujarnya saat ditemui di Bekasi, Rabu (20/8/2025).
Afifah berharap KOPRI Jabar menjadi motor advokasi dan kontrol sosial, sehingga kebijakan pemerintah daerah benar-benar berpihak pada rakyat Jawa Barat.
Reporter:Abraham/Nida Aisyah
