Beranda Daerah Kejari Kota Tasikmalaya Tetapkan RM sebagai Tersangka Korupsi Dana Hibah HIMPAUDI Rp569...

Kejari Kota Tasikmalaya Tetapkan RM sebagai Tersangka Korupsi Dana Hibah HIMPAUDI Rp569 Juta

384
0
Photo dok humas kejari: inisial RM

Tasikmalaya Ketikone – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tasikmalaya menetapkan satu orang berinisial RM sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Kota Tasikmalaya yang bersumber dari Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018.

Penetapan tersangka tersebut dilakukan pada Selasa, 17 November 2026, oleh Tim Penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan keterangan resmi Kejari Kota Tasikmalaya, perkara dugaan korupsi dana hibah tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp569.340.000 atau sekitar Rp569 juta.

Baca juga:Diky Candra: Banyak yang Harus Dibenahi, Tujuh Program Prioritas Perlu Dipertajam

Besaran kerugian negara tersebut berdasarkan hasil penghitungan auditor dari Inspektorat Kota Tasikmalaya.

Penetapan RM sebagai tersangka dilakukan setelah tim penyidik mengumpulkan sejumlah alat bukti yang dinilai telah membuat terang dugaan peristiwa tindak pidana korupsi sekaligus menentukan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Atas dugaan perbuatannya, RM disangkakan melanggar Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau Pasal 9 juncto Pasal 18 undang-undang yang sama.

Baca juga:Lantik 40 Pengurus GOW Masa Bakti 2026–2031, Bupati Cecep Dorong Perempuan Berperan Aktif dalam Pembangunan

Usai ditetapkan sebagai tersangka, RM langsung dilakukan penahanan selama 20 hari di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya guna kepentingan proses hukum lebih lanjut.

Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya menegaskan komitmennya untuk melaksanakan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kasus ini menjadi perhatian publik, khususnya terkait pengelolaan dana hibah yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah dan pentingnya transparansi serta pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara.(Ek)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini