Kota Tasik Ketikone – Pelaksana Harian Wali Kota Tasikmalaya Rd Diky Candra Negara menerima kunjungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Gazebo Kantor Inspektorat Kota Tasikmalaya, Senin 25 Mei 2026. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka silaturahmi sekaligus pembahasan mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah.
Diky Candra Negara menjelaskan bahwa kunjungan dari BPKP Jawa Barat merupakan bagian dari tugas pengawasan dan pendampingan terhadap sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk Program MBG yang saat ini menjadi perhatian karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat serta penggunaan anggaran yang cukup besar.
Dalam pertemuan tersebut, Diky menyampaikan sejumlah harapan dan masukan terkait pelaksanaan Program MBG agar ke depan lebih tertata, tepat sasaran, dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Baca juga:Plh Walikota Diky Candra,Ingatkan Bahaya Pinjol dan Judol bagi Generasi Muda
“Harapan saya setelah bersilaturahim tadi ada dua poin penting. Pertama, persyaratan harus benar-benar bisa dipenuhi. Ke depannya mudah-mudahan perizinan bisa dibatasi dulu sampai seluruh persyaratan muncul dan terpenuhi,” ujar Diky.
Selain itu, ia juga menilai perlu adanya regulasi khusus yang mengatur pelaksanaan Program MBG di Kota Tasikmalaya agar manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pelaksana program maupun para siswa penerima manfaat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.
“Kedua, ke depan harus mulai ada semacam regulasi atau Perwal, baik itu Perda atau bentuk aturan lainnya, mengenai bagaimana Program MBG ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas. Jadi bukan hanya untuk pengusaha MBG atau siswa saja, tetapi juga bisa memberi manfaat kepada para petani dan pelaku UMKM,” Kata Diky Candra.
Baca juga:Touring Infrastruktur, Bupati Cecep Siapkan Pembangunan Jalan dan Sekolah Nasional Terintegrasi
Diky menegaskan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pimpinan daerah serta dinas terkait guna mengkaji kemungkinan penyusunan regulasi tersebut.
“Kami akan segera berkoordinasi dengan pimpinan dan dinas terkait untuk mengkaji kemungkinan penyusunan Perwal. Saya akan coba komunikasikan dengan pimpinan dan pihak terkait, apakah bisa dibuat Perwalkot atau tidak,” katanya.
Baca juga:Wabup Asep Sopari Al-Ayubi: Esensi Haji adalah Saling Membantu Antar Sesama Jemaah
Menurutnya, kehadiran BPKP Jawa Barat menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya dalam memastikan Program MBG berjalan secara akuntabel dan tepat sasaran.
“Kami berharap masukan dari BPKP dapat memperkuat tata kelola Program MBG di Tasikmalaya. Tujuannya agar program berjalan akuntabel, tepat sasaran, dan memberi manfaat ekonomi bagi seluruh rantai pasok, mulai dari petani, UMKM, hingga penerima manfaat akhir,” pungkasnya.
Reporter: Dit
