Kota Tasik Ketikone – Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kian mencuat dan menjadi isu nasional. Namun skema tersebut mendapat penolakan keras dari PDI Perjuangan.
Khususnya di Kota Tasikmalaya penolakan tersebut disuarakan oleh Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Kepler Sianturi, S.MG.,M.A yang menyebutkan bahwa Skema Pilkada tidak langsung dinilai sebagai kemunduran demokrasi yang berpotensi merampas hak politik masyarakat Kota Tasikmalaya dalam menentukan pemimpinnya secara langsung.
“Pilkada langsung di Kota Tasikmalaya merupakan hasil perjuangan panjang reformasi yang tidak boleh ditarik mundur oleh kepentingan politik jangka pendek. Hak rakyat Kota Tasikmalaya sebagai pemilih jangan dirampas, dan nantinya kepala daerah berpotensi lebih bertanggung jawab kepada elit partai dibandingkan kepada masyarakat,” ujar Kepler kepada awak media, Rabu (14/1/2026).
Baca juga:Tongkat Komando Dandim 0612 Tasikmalaya Resmi Berpindah
Lanjut Kepler “Pemilihan kepala daerah secara langsung adalah fondasi penting bagi akuntabilitas kepemimpinan di daerah. Sedangkan Penerapan Pilkada melalui DPRD nantinya akan mempersempit ruang partisipasi publik serta melemahkan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi lokal,” tambahnya.
Kepler menegaskan, PDI Perjuangan Kota Tasikmalaya konsisten menolak wacana Pilkada tidak langsung.
“Sikap ini sejalan dengan garis politik dan keputusan resmi DPP PDI Perjuangan di tingkat nasional. Ketua DPP PDI Perjuangan, Komarudin, serta anggota DPR RI Andreas Hugo Pareira juga sudah menyatakan secara tegas menolak Pilkada melalui DPRD dan mempertahankan Pilkada langsung sebagai pilihan demokratis,” tegasnya.
Baca juga:Tasikmalaya Tembus Pasar Ekspor, PT Butik Ustazah Indonesia Kirim Mukena ke Filipina
Kepler juga mengingatkan bahwa Pilkada tidak langsung berpotensi membuka ruang politik transaksional dan memperlemah legitimasi kepala daerah di mata masyarakat.
“Kepala daerah hasil pemilihan DPRD tidak memiliki ikatan moral dan politik yang kuat dengan rakyat. Kalau kepala daerah dipilih DPRD, maka jaraknya akan semakin jauh dari rakyat Kota Tasikmalaya. Legitimasi publik juga menjadi lemah karena rakyat tidak terlibat langsung dalam proses pemilihan,” ujarnya
Selain itu, Lanjut Kepler “Pilkada langsung merupakan amanat reformasi yang tidak boleh dikorbankan dan harus terus dijaga demi memperkuat kualitas demokrasi lokal, termasuk di Kota Tasikmalaya. Kami memposisikan diri sebagai pembela demokrasi langsung dan kedaulatan rakyat,” pungkasnya
