Tasikmalaya Ketikone — Niat menjalankan tugas jurnalistik justru diduga berujung pada tindakan kekerasan. Seorang wartawan yang datang untuk mengonfirmasi dugaan pungutan map rapor di salah satu sekolah negeri di Kota Tasikmalaya dilaporkan mengalami perlakuan tidak kondusif, yang kini menuai sorotan luas publik.
Peristiwa tersebut menjadi perhatian serius karena terjadi di lingkungan pendidikan, ruang yang seharusnya menjunjung tinggi dialog, keterbukaan, dan keteladanan. Ketika pertanyaan wartawan yang menjalankan tugas profesional justru diduga dibalas dengan emosi, publik menilai persoalan ini telah melampaui konflik personal dan menyentuh persoalan tata kelola pendidikan serta pelayanan publik.
Sejumlah kalangan kembali menegaskan bahwa wartawan adalah pilar demokrasi. Setiap bentuk intimidasi terhadap kerja jurnalistik bukan hanya berdampak pada individu wartawan, tetapi juga berpotensi mencederai hak publik untuk mengetahui dan mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk di sektor pendidikan.
Baca juga:Bola Voli Jabar XI Cup 2025: Merayakan Prestasi, Mengukir Sejarah di Kota Tasikmalaya
Sorotan publik pun mengarah pada Wali Kota Tasikmalaya sebagai pemegang tanggung jawab tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dinilai penting mengingat Pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki program unggulan nomor satu, “Tasik Pintar”, yang secara khusus berfokus pada pembangunan sektor pendidikan.
Program Tasik Pintar diketahui menitikberatkan pada perbaikan fasilitas sekolah, pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, serta bantuan bagi siswa miskin agar tetap dapat mengenyam pendidikan. Namun, insiden dugaan kekerasan terhadap wartawan di lingkungan sekolah negeri dinilai bertolak belakang dengan semangat program tersebut, yang seharusnya menjunjung nilai inklusivitas, keterbukaan, dan perlindungan terhadap semua pihak.
Meski Wali Kota tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas dugaan tindakan oknum, publik menilai kepala daerah memiliki tanggung jawab administratif dan moral untuk memastikan program pendidikan berjalan sejalan dengan praktik di lapangan. Termasuk memastikan bahwa sekolah negeri benar-benar menjadi ruang aman, transparan, dan ramah terhadap pengawasan publik.
Baca juga:Wali Kota Tasikmalaya Resmi Lantik FKUB 2025–2030, Harmoni Umat Jadi Prioritas
“Program Tasik Pintar seharusnya tidak hanya bicara soal fasilitas dan bantuan, tetapi juga soal budaya dialog, etika, dan perlindungan hak publik. Itu yang kini ditunggu masyarakat,” ujar salah satu wartawan yang tergabung dalam aliansi solidaritas media.Kamis 25 Desember 2025
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak sekolah maupun sikap tegas dari pemerintah daerah terkait penanganan insiden tersebut. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan adanya pembiaran, yang berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan agenda pendidikan.
Kasus ini menjadi ujian nyata atas konsistensi Program Tasik Pintar dan kepemimpinan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Publik berharap, Wali Kota Tasikmalaya dapat segera mengambil langkah konkret dan tegas agar semangat Tasik Pintar benar-benar tercermin di lapangan, menjadikan sekolah sebagai ruang edukasi dan dialog, bukan ruang intimidasi.
Reporter: Dit
