Kota Tasik Ketikone — Dunia pendidikan kembali menjadi sorotan publik. Seorang wartawan diduga mengalami tindakan kekerasan saat menjalankan tugas jurnalistik untuk mengonfirmasi dugaan pungutan map rapor di salah satu sekolah negeri di Kota Tasikmalaya. Peristiwa tersebut memicu keprihatinan luas dan kecaman dari berbagai pihak. Rabu 24 Desember 2025.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, wartawan yang bersangkutan datang ke sekolah dengan membawa identitas pers dan menjalankan tugas konfirmasi secara profesional. Namun, upaya konfirmasi tersebut disebut tidak mendapatkan respons terbuka dan situasi justru berkembang menjadi tidak kondusif, hingga diduga berujung pada tindakan yang mengarah anarkis.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC Banteng Muda Indonesia (BMI) Kota Tasikmalaya, Asep R. Andriana, menyampaikan kecaman keras atas dugaan kekerasan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik.
Baca juga:Bola Voli Jabar XI Cup 2025: Merayakan Prestasi, Mengukir Sejarah di Kota Tasikmalaya
“Kami mengecam keras segala bentuk kekerasan terhadap wartawan. Jika dugaan ini benar, maka ini bukan hanya persoalan individu, tetapi persoalan serius yang menyangkut kebebasan pers dan etika pelayanan publik. Konfirmasi bukan ancaman,” tegas Asep R. Andriana.
Ia menilai, sikap enggan dikonfirmasi yang kemudian berujung pada ketegangan menunjukkan lemahnya pemahaman terhadap peran pers sebagai mitra kontrol sosial. Terlebih, sekolah negeri merupakan institusi publik yang seharusnya menjunjung tinggi nilai keterbukaan, dialog, dan keteladanan.
“Sekolah seharusnya menjadi ruang edukasi dan dialog, bukan ruang intimidasi. Jika pertanyaan dibalas dengan emosi, maka yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan,” lanjutnya.
Baca juga:Menuju Porprov Jabar 2026, KONI Kota Tasikmalaya Tegaskan Optimisme di Rakerkot 2025
Asep R. Andriana juga mendesak Dinas Pendidikan dan DPRD Kota Tasikmalaya untuk segera turun tangan melakukan klarifikasi dan evaluasi secara objektif serta transparan, guna memastikan kejadian serupa tidak terulang.
“Kami meminta persoalan ini ditangani secara adil dan terbuka. Jangan sampai ada pembiaran yang justru menciptakan rasa takut bagi wartawan maupun masyarakat yang ingin menyampaikan kritik,” pungkasnya.
Hingga rilis ini disampaikan, belum ada keterangan resmi dari pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan setempat terkait peristiwa tersebut. Publik kini menanti langkah konkret dari pihak berwenang demi menjaga marwah pendidikan serta iklim kebebasan pers di Kota Tasikmalaya.(Ek)
