Kota Tasik Ketikone – Sejumlah warga Kelurahan Sukalaksana kembali mendatangi Bale Kota Tasikmalaya didampingi Lembaga Bantuan Hukum Barisan Pejuang Demokrasi (LBH BAPEKSI) untuk menyampaikan aspirasi melalui agenda audiensi, Senin 19 Mei 2025.
Dalam audiensi itu, mereka berharap, bisa bertemu langsung dengan Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan. Namun, harapan tersebut batal terwujud.
Wali Kota Tasikmalaya tidak hadir dalam agenda itu, justru malah mengarahkan peserta audiensi untuk mengikuti rapat yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Bungursari. Hal ini, menjadi memicu kekecewaan dari pihak LBH BAPEKSI dan warga Sukalaksana.
Ketua LBH BAPEKSI, Mardi Guntara, menyayangkan, sikap yang ditunjukkan seorang kepala daerah yang enggan menemui langsung warga dan LBH BAPEKSI. Padahal, kata Mardi, undangan resmi telah dikirimkan jauh hari sebelumnya.
“Kami kecewa dengan sikap Pemkot. Kami datang untuk bertemu langsung dengan Pak Wali Kota, bukan dengan Camat. Ini bukan hanya soal teknis, ini tentang hak warga untuk menyampaikan aspirasi. Sikap ini bisa kami anggap sebagai bentuk pembungkaman terhadap demokrasi,” ujar Mardi di depan Kantor Bale Kota.
Selain itu, Mardi juga menyampaikan, ketidakpercayaannya terhadap Camat Bungursari dan Asisten Daerah (ASDA) III, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya.
Dia mengungkapkan, pihaknya sudah tiga kali menggelar rapat terkait operasional truk tambang pasir di wilayah Sukalaksana, yang menyebabkan kerusakan jalan dan polusi parah. Meski telah ada kesepakatan, tidak ada satu pun poin yang direalisasikan oleh pihak pemerintah.
“Kami datang agar bisa langsung berdialog dengan Pak Viman, bahkan kami ingin mengajak beliau langsung meninjau jalan rusak di jalur Bengkok, Cibatu, dan Cipeteuy. Tapi nyatanya, kami malah dialihkan,” keluhnya.
Mardi menyatakan, jika aspirasi ini terus diabaikan, pihaknya akan menggelar aksi lebih besar di Bale Kota Tasikmalaya.
Sementara, Tokoh Pemuda Cibatu, Hasbi ikut menyuarakan kekecewaannya. Ia menilai, warga Sukalaksana seolah-olah dianaktirikan oleh Pemkot Tasikmalaya.
“Ini bukan kali pertama kami menyuarakan keluhan. Polusi, jalan rusak, dan aktivitas truk tambang yang beroperasi 24 jam terus kami alami. Tapi kami merasa dianggap remeh,” keluh Hasbi.
Dihubungi terpisah, Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Kepler Sianturi, turut menyayangkan ketidakhadiran Wali Kota dalam audiensi tersebut. Ia menilai, hal ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan warga.
“Saya kecewa karena hasil rapat sebelumnya yang dipimpin ASDA III tidak ada yang direalisasikan, padahal telah disepakati truk tidak boleh beroperasi penuh 24 jam, dan jalan akan segera diperbaiki,” kata Kepler, Selasa 20 Mei 2025 sore.
Kepler mendesak, Wali Kota Tasikmalaya untuk turun langsung meninjau kondisi jalan yang dikeluhkan warga dan segera menindaklanjuti aspirasi tersebut.
Reporter:Ar/dit
