Ternate Ketikone – Dosen Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas Khairun (Unkhair) menggelar aksi menuntut Presiden Prabowo Subianto segera membayar Tunjangan Kinerja (Tukin) yang sudah 5 tahun tertunda, Senin (3/2/25) pagi. Gelora semangat para dosen pada aksi tuntutan pembayaran Tukin itu meruah karena aksi itu tidak sekadar mendapat dukungan tetapi langsung dihadiri oleh Dekan FIB Unkhair, Dra. Nurprihatina Hasan, M.Hum dan juga mantan Rektor Unkhair, Prof. Gufran Ali Ibrahim.
Safrudin Amin, Kordinator Lapangan (Korlap) aksi, saat membuka orasinya pada aksi damai itu menyampaikan bahwa selama ini para dosen dari Sabang sampai Merauke, khususnya yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), mendapatkan ketidakadilan dari pemerintah Indonesia. “Kenapa kita harus berjuang karena kita memiliki hak. Seseorang yang tidak memperjuangkan hak-haknya, sebenarnya dia adalah budak-budak yang tidak berharga. Satu poin penting dari perjuangan kita adalah kita tidak melawan negara, yang kita lawan adalah ketidakadilan, karena sejak 2020 sampai sekarang seharunya kita mendapatkan hak yang sama seperti Kementerian atau Lembaga lain,” pekiknya.
Usai orasi pembuka, Dekan FIB didapuk membacakan petisi dari Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek seluruh Indonesia (ADAKSI). Petisi itu memuat 8 poin tuntutan yang harus dipenuhi pemerintah Indonesia. Dua dari sekian poin penting itu meminta presiden Prabowo memerintahkan Mendiktisaintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro untuk merevisi anggaran Kemendiktisaintek untuk mengakomodasi pembayaran Tukin dosen selama 5 tahun dan proses pembayaran menggunakan skema 3, yakni pembayaran Tukin untuk semua dosen tanpa kecuali.
Prof. Gufran yang datang tepat di ujung pembacaan petisi itu langsung diminta menyampaikan orasi tentang tuntutan Tukin yang sejak 2020 belum dibayarkan. Menurut Gibra, begitu nama pena Prof. Gufran, semua aspek gerak kehidupan ini bermula dari pendidikan. “Ini (aksi) adalah salah satu ikhtiar dalam melawan ketidakadilan. Dosen adalah orang-orang terbaik di bangsa ini yang memajukan pendidikan. Perlu diingat, tidak ada gerak ekonomi, tidak ada gerak politik, dan semuanya jika tidak ada pendidikan,” jelasnya.
Gibra mengajak semua dosen yang belum bisa ikut aksi secara langsung di Jakarta agar memanjatkan doa sehingga segala tuntutan itu dapat direalisasikan. “Doa itu bisa kapan saja, di mana saja dengan cara masing-masing sesuai agama kita. Untuk apa? Agar orang-orang yang sedang mengurus bangsa ini digerakkan hati dan pikirannya untuk segera merealisasikan tuntutan dosen seluruh Indonesia yang selama ini kurang lebih 5 tahun tidak adil dalam hal pembayaran hak-hak dosen,” ajaknya.
Bagi Gibra, aksi-aksi seperti ini penting dilakukan untuk menjadi pengingat atau alarm bagi orang yang mendapatkan kepercayaan mengelolah negara ini. “Ikhtiar sudah dilakukan dengan model apapun, cara apapun, ikhtiar apapun, kita hanya satu kata: melawan ketidakadilan. Dan tentu kita tidak hanya berhenti di titik ini, tetapi ADAKSI dan seluru pejuang Tukin di Indonesia harus mengawal ini, memastikan ini, akan terus berjalan sehingga pengabaian dan keabaian itu tidak akan terjadi, terulang lagi,” imbuhnya.
Aksi-aksi yang dilakukan baik di pusat maupun di berbagai daerah di seluruh Indonesia, menurut Gibra pada orasi keduanya, adalah titik resonansi yang dapat bergema di seluruh Indonesia dan akan membuka pikiran, telinga, dan pendengaran, pada semua yang sedang diberi tugas mengurus negara ini. “Mari kita menyokong negara dengan melawan ketidakadilan,” pungkas pria yang pernah menjadi Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini.
Selain bentangan beragam spanduk, orasi, dan pembacaan petisi, aksi juga dilakukan dengan pembacaan puisi oleh dua orang dosen, yakni Dr. Faradila Masuara, Koordinator Program Studi Sastra Inggris dan Sri Haryati Putri, M.Hum., dosen Program Studi Sejarah FIB Unkhair.
Reporter:Sit/paleha
