Kab.Bandung Ketikone – Panitia Pengawas Kecamatan Katapang dalam Comprese Pressnya yang dihadiri oleh Ketua Panwascam Ferry Vebrian Hamdani, Koordinator Divisi P3S, Ra’abi Chulamin Halim dan Rijal Mustofa Koordinator Divisi HP2HM, di Resto Cafe Saung Buhun, Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung (30/1/2024) mengatakan, setidaknya ada 5 kampanye peserta pemilu yang berpotensi melanggar aturan tahapan kampanye pada awal tahun 2024.
Dengan mematuhi ketentuan dari 3 regulasi peraturan pengawasan tahapan kampanye, Bawaslu Kecamatan Katapang berperan aktif dalam pencegahan potensi pelanggaran kampanye oleh peserta pemilu.
Menurut Koordinator Divisi Penanganan danPenyelesaian Sengketa (P3S) Ra’abi Chulamin Halim, pentingnya pemahaman dan kepatuhan terhadap 3 regulasi ini, kami pegang teguh, antara lain PKPU Nomor 15 tahun 2023 tentang, Kampanye Pemilu, PKPU 20 tahun 2023 tentang, Perubahan PKPU Nomor 15 tentang, Pelaksanaan Kampanye di Tempat/ Fasilitas Pemerintah dan Pendidikan, yang terakhir Peraturan Bawaslu Nomor 11 tahun 2023 tentang, Pengawasan Kampanye.
Selain dari pada itu Bawaslu Kecamatan Katapang berhasil mencegah beberapa potensi pelanggaran kampanye, seperti keikutsertaan anak – anak dalam kampanye Flash Mob dari Partai PKS di Desa Katapang, pembagian bahan kampanye diluar ketentuan undang – undang oleh Partai PDIP di Desa Banyusari dan beberapa partai yang tidak memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), seperti dari Partai Golkar, Partai Nasdem dan PKB diwilayah Kecamatan Katapang.
Setelah melakukan koordinasi dengan pihak terkait, semuanya akhirnya paham dan menyesuaikan ketentuan pelaksanaan kampanye sesuai undang – undang yang berlaku, dan telah menyampaikan rekomendasi dugaan pelanggaran selama masa tahapan kampanye sejak tanggal 28 November 2023 terdapat 3 temuan dugaan pelanggaran. “ungkap Ra’abi.
Dugaan pelanggaran tersebut administratif pemilu terkait pemasangan Alat peraga Kampanye dengan nomor 001/Adm/TM/PL/Kec.Katapang/13.10/1/2024, pelanggaran administratif pemilu terkait STTP dengan nomor 003/Adm/TM/PL/Kec.Katapang/13.10/1/2024 dan dugaan pelanggaran pidana pemilu terkait pembagian bahan kampanye di luar undang – undang dengan Nomor LHP 021/LHP/PM.00/X11/2023, Koirdinasi Divisi Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kecamatan Katapang.
Rijal Mustopa menambahkan, bahwa selama pengawasan tahapan kampanye, Bawaslu memaksimalkan proses pencegahan dengan melakukan sosialisasi melalui media sosial, instagram dan secara langsung kepada masyarakat.
Beberapa sosualisasi kami lakukan dengan sasaran ibu – ibu pengajian dan pemuda karang taruna, selain dari pada itu dalam setiap pengawasan kegiatan kampanye kami melalui PKD senantiasa memberikan surat himbauan terkait aturan – aturan yang berkenaan dengan kegiatan kampanye kepada penanggung jawab kegiatan kampanye. “tambah Rijal.
Upaya pencegahan dapat menekan pelanggaran yang terjadi dan tetap melakukan penindakan jika pelanggaran tidak dapat dihindari, dengan memaksimalkan proses pencegahan, dan kami berharap dapat meminalisir pelanggaran – pelanggaran kampanye yang akan terjadi, seandainya masih terjadi pelanggaran, kami akan melakukan tindakan sesuai prosedur yang berlaku, pada dasarnya penindakan adalah ujung tombak dari pencegahan.
Dalam hal ini juga Ferry Vebrian Hamdani berharap setelah dilantiknya Pengawas TPS se-Kecamatan Katapang, mereka dapat membantu pengawasan tahapan kampanye yang berlanggung hinggal tanggal 10 Februaru mendatang, dengan bertambahnya SDM pengawas pemilu sampai tingkat TPS menjadi tambahan kekuatan bagi kami untuk bisa lebih meningkatkan sumber informasi terkait kampanye di seluruh wilayah Kecamatan Katapang, sebagai buktinya beberapa orang PTPS diwilayah Desa Katapang ikut melakukan pengawasan kampanye Partai Demokrat di Kampung Cipongporang kemarin dari PTPS wilayah Desa Banyusari yang juga ikut melakukan pengawasan kampanye Partai PDIP di Kampung Kiaraenyeuh bersama PKD pada hari ini.”pungkasnya.
Reporter:Dk
