Kab.Bandung Ketikone – Pemerintah Kabupaten Bandung terus memperkuat komitmennya dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (Rutilahu) sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Bandung, Dadang Supriatna saat menyampaikan arahan pada kegiatan silaturahmi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bandung, Senin (3/8/2026).
Dalam kesempatan itu, Bupati yang kerap disapa KDS tersebut mengapresiasi peningkatan penghimpunan zakat profesi ASN melalui Baznas Kabupaten Bandung. Jika pada 2021 rata-rata penghimpunan zakat mencapai sekitar Rp200 juta per bulan, kini meningkat menjadi sekitar Rp1,2 miliar setiap bulan.
Baca juga : Membangun Tanpa Banyak Gimik, Kiprah KDS untuk Kabupaten Bandung
Menurutnya, peningkatan tersebut harus diiringi dengan perluasan manfaat bagi masyarakat, termasuk mendukung percepatan program bantuan rumah layak huni bagi warga yang membutuhkan.
“Saya ingin ada komparasi saldo bulan lalu berapa, bulan ini berapa sehingga semua pemberi zakat profesi bisa mengetahui kebermanfaatan zakatnya,” tambahnya.
KDS juga meminta Baznas bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memperluas cakupan penerima manfaat, termasuk keluarga yang menempati rumah di atas lahan pinjam pakai atau sewa, sehingga tetap dapat memperoleh dukungan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, ia juga mendorong percepatan penanganan sekitar 45.000 rumah yang masih membutuhkan bantuan melalui penguatan sinergi lintas perangkat daerah dan pemerintah desa. Ia berharap setiap desa dapat menambah alokasi bantuan sehingga proses penanganan Rutilahu dapat berjalan lebih cepat dan merata.
Di bidang pelayanan pemerintahan, KDS mengingatkan pentingnya menjaga kualitas layanan kepada masyarakat. Seluruh ASN didorong untuk terus meningkatkan kompetensi, termasuk kemampuan memanfaatkan teknologi digital agar pelayanan administrasi semakin cepat, mudah, dan efektif.
Terkait kesejahteraan aparatur, KDS menegaskan bahwa pembayaran tunjangan kinerja (tukin) harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah terkait agar dapat disalurkan tepat waktu setiap bulan. Menurutnya, tukin merupakan bentuk apresiasi atas kinerja ASN yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara tertib dan akuntabel.
“Jangan sampai seperti kejadian di daerah lain. Saya tidak mau kejadian ada PPPK yang di-PHK karena pemerintah daerahnya gagal bayar,” tegas KDS.
Memasuki Bulan Kemerdekaan, KDS juga menginstruksikan seluruh ASN untuk berpartisipasi aktif menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui berbagai kegiatan di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa guna memperkuat semangat nasionalisme dan kebersamaan di tengah masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, ia kembali menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Ia memastikan selama masa kepemimpinannya tidak ada praktik jual beli jabatan serta mengajak seluruh ASN bekerja secara profesional, jujur, dan tulus dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Kepercayaan masyarakat adalah modal utama pembangunan. Karena itu, mari kita jaga integritas, tingkatkan profesionalisme, dan hadir memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Bandung,” pungkasnya.
Reporter : Den
