Kab.Bandung Ketikone – Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi PKS mendukung penguatan tata kelola pemerintahan bersama KPK, hal ini disampaikannya usai ikuti bimtek bersama KPK di Gedung Toha, Soreang (26/8/2025).
Menurut H. Dadang Suryana, sapaanya (HDS) dalam perencanaan dan penganggaran harus konsisten dan transfaran, dalam hal ini aset daerah wajib tertib dan produktif, pengadaan barang dan jasa harus bersih serta memberi ruang bagi UMKM, perizinan harus mudah dan bebas pungli, dan alih fungsi lah yang harus dikendalikan demi menjaga Ketahanan pangan.
Kami meyakini bahwa amanah jabatan bukan sekedar tanggung jawab administratif, melainkan pertanggung jawaban moral dan spiritual di hadapan Allah Subhannawata’alla, Rosululloh SAW bersabda : ” setiap pemimpin adalah pengembala, dan setiap pengembala akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di gembalakannya. “(HR. Bukhori Muslim).
Karena itu saya berkomitmen mengawal integritas dan memastikan kebijakan benar – benar berpihak kepada rakyat, dalam hal ini H. Dadang Suryana menilai bahwa penguatan tata kelola pemerintahan bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga amanah moral.
Sebab dengan tata kelola yang baik pembangunan di Kabupaten Bandung diharapkan dapat berjalan lebih efektif, efisien serta memberi manfaat sebesar – besarnya bagi masyarakat.
Reporter : Den
