Tasikmalaya Ketikone – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi PDIP, Dony Maryadi Oekon, mengajak masyarakat luas untuk mulai berhemat di tengah situasi geopolitik internasional yang saat ini dinilai sedang tidak stabil.
Menurutnya, kondisi ekonomi yang dirasakan saat ini bukan sepenuhnya kesalahan pemerintah, melainkan dampak dari dinamika global yang juga dirasakan oleh banyak negara lain. Hal tersebut disampaikan usai kegiatan reses di Kota Tasikmalaya, Senin 27 April 2026.
“Kondisi sekarang ini bukan salah pemerintah semata. Ini merupakan dampak dari situasi geopolitik internasional yang juga terjadi di negara lain,” ujarnya.
Baca juga:Tak Sekadar Gizi, Bupati Tasikmalaya CNY Dorong MBG Hidupkan Ekonomi Lokal
Ia menjelaskan, dampak geopolitik global memicu kenaikan harga berbagai komoditas, terutama barang impor. Kenaikan harga tersebut bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, sehingga memberikan beban besar bagi pemerintah.
Selain itu, kenaikan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing juga turut memengaruhi harga energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi. Oleh karena itu, pada 18 April 2026, pemerintah memutuskan untuk melepas harga BBM non-subsidi agar menyesuaikan dengan kondisi pasar.
“Kalau harga terus ditahan, tentu Pertamina akan mengalami tekanan berat. Pemerintah juga tidak mungkin terus menanggung seluruh beban tersebut,” jelasnya.
Baca juga:Ekonomi Tumbuh 6,45 Persen, Kang DS Paparkan LKPJ 2025 di DPRD
Ia menambahkan, jika harga tidak disesuaikan, maka beban yang harus ditanggung Pertamina bisa mencapai sekitar Rp 6 triliun per bulan. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap keberlangsungan perusahaan BUMN yang bergerak di sektor migas tersebut.
“Kalau Pertamina sampai terganggu, siapa yang akan menjalankan sektor energi kita?” tambahnya.
Dony pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama menghadapi kondisi ini dengan bijak. Ia menekankan pentingnya penggunaan BBM non-subsidi oleh masyarakat yang mampu, sementara pemerintah tetap harus memastikan bantuan subsidi tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Setelah adanya penyesuaian harga ini, mari kita pikul bersama. Bagi yang mampu, gunakan BBM non-subsidi. Sementara pemerintah harus memastikan masyarakat yang berhak tetap mendapatkan subsidi,” pungkasnya.
Reporter: Dit
