Kota Tasik Ketikone – Suasana Aula Kantor Kecamatan Tawang mendadak riuh oleh suara warga yang datang membawa tumpukan harapan. Pertemuan reses anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Kepler Sianturi, yang seharusnya menjadi agenda rutin, berubah menjadi ruang refleksi atas berbagai persoalan ekonomi yang tengah menghimpit masyarakat di Kecamatan Tawang, Bungursari, dan Cihideung, Selasa (10/3/2026).
Dalam forum tersebut, isu akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi topik yang paling banyak disuarakan warga. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini digadang-gadang sebagai solusi bagi ekonomi mikro, justru dinilai masih sulit diakses oleh sebagian pelaku usaha di lapangan.
Banyak pelaku UMKM mengaku pengajuan kredit mereka ditolak oleh perbankan milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Padahal, tambahan modal sangat dibutuhkan agar usaha mereka dapat berkembang.
Baca juga:Musrenbang Kesbangpol Kota Tasikmalaya, Diky Chandra Tekankan Pentingnya Toleransi
“Banyak yang mengeluh pengajuan mereka ditolak. Padahal, tambahan modal ini adalah nyawa bagi mereka untuk bisa naik kelas,” ujar Kepler Sianturi dengan nada prihatin.
Menurutnya, lembaga perbankan seharusnya tidak menjadi tembok tinggi yang menghalangi masyarakat kecil dalam mengakses permodalan. Sebagai bagian dari program strategis nasional, bank-bank Himbara diharapkan dapat lebih fleksibel serta membuka ruang seluas-luasnya bagi pelaku ekonomi akar rumput.
“Pertumbuhan ekonomi jangan hanya dinikmati di level elit saja. UMKM di daerah juga harus mendapatkan dukungan nyata, terutama dalam akses pembiayaan,” tegasnya.
Baca juga:Peduli Pekerja di Lingkungan DPRD, IKIAD Kota Tasikmalaya Salurkan Bantuan Sosial
Selain persoalan permodalan, berbagai aspirasi lain juga mengemuka dalam dialog yang berlangsung hangat tersebut. Para petani mengeluhkan masih peliknya distribusi pupuk yang sering kali tidak tepat sasaran. Sementara itu, warga kurang mampu berharap adanya kepastian terkait program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
Tak hanya itu, muncul pula usulan menarik dari warga terkait program pemberdayaan ekonomi keluarga melalui bantuan pengadaan ternak domba bagi masyarakat di wilayah pelosok.
Di tengah diskusi yang penuh dinamika tersebut, Kepler juga menyinggung pentingnya menjaga integritas dalam dunia politik, khususnya terkait pengelolaan Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan.
Baca juga:TNI, Musisi dan Hi Look, Anak Yatim Rasakan Kebahagiaan Ramadhan di Kodim 0612/Tasikmalaya
Ia menegaskan bahwa Pokir merupakan amanah dari masyarakat yang tidak boleh disalahgunakan apalagi diperjualbelikan.
“Pokir itu aspirasi masyarakat, bukan untuk diperjualbelikan. Harus benar-benar dimanfaatkan untuk kebutuhan warga,” tegasnya, yang langsung disambut anggukan setuju dari para konstituen yang hadir.
Menutup kegiatan reses tersebut, Kepler berkomitmen untuk mengawal seluruh aspirasi warga agar tidak berhenti sebagai catatan semata. Ia memastikan setiap masukan yang disampaikan masyarakat akan diperjuangkan hingga masuk dalam pembahasan kebijakan di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya.
“Semua aspirasi ini akan kami bawa dan kawal agar kebijakan pemerintah daerah benar-benar membumi serta berpihak kepada masyarakat yang sedang berjuang di sektor ekonomi mikro,” pungkasnya.
Reporter: Dit
