Tasikmalaya Ketikone – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi kebanggaan pemerintah justru menuai sorotan tajam di Kota Tasikmalaya.
Ketua LBH BAPEKSI Kota Tasikmalaya, Mardi Guntara, mengungkap dugaan penyimpangan serius dalam penyaluran bantuan. Berdasarkan hasil investigasi, pada 25–27 Agustus 2025 sejumlah balita, ibu hamil, dan ibu menyusui di Kelurahan Sukamenak hanya menerima biskuit kemasan dan snack warungan selama tiga hari berturut-turut.
Lebih ironis, bantuan tersebut dibagikan menggunakan kantong plastik berwarna, yang jelas melanggar aturan keamanan pangan dan prinsip ramah lingkungan.
“Ini jelas mencederai tujuan mulia program MBG. Balita kita butuh gizi, bukan sekadar cemilan murahan. Uang negara jangan jadi snack murahan!” tegas Mardi Guntara dengan nada keras.
Menurutnya, penggunaan dana di luar juknis tidak bisa dianggap sepele. “Kalau dana bantuan rakyat dipakai seenaknya, itu bukan hanya pelanggaran administratif, tapi sudah masuk kategori penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi Tipikor,” ujarnya.
Mardi pun mendesak tindakan tegas dari pemerintah dan aparat penegak hukum.
“Kepala SPPG harus dicopot, izin Dapur Panamun dicabut kalau terbukti lalai. Jangan tunggu sampai rakyat kehilangan kepercayaan. Aparat hukum harus segera turun tangan mengusut tuntas kasus ini,” tandasnya.
LBH BAPEKSI juga meminta evaluasi menyeluruh oleh Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya bersama Badan Gizi Nasional, agar pelaksanaan MBG benar-benar sesuai standar gizi dan tidak lagi mengkhianati hak masyarakat kecil.
