Kab. Bandung Ketikone – Terkait PT. Bandung Daya Sentosa, Ketua Komisi B, DPRD Kabupaten Bandung, Faisal Radi dari Fraksi Demokrat, angkat bicara (31/7/2025), yang merupakan salah satu bidang kerjanya dengan urusan BUMD dan perekonomian.
Menurut Faisal Radi, Komisi B, secara serius mengikuti perkembangan dan mengamati yang melibatkan PT. Bandung Daya Sentosa (BDS), salah satu BUMD Pemerintah Kabupaten Bandung, terkait hubungan keuangan perusahaan dengan mitra usahanya PT. Cahaya Frozen.
Berdasarkan data yang diperoleh bahwasannya PT. Bandung Daya Sentosa (DBS) memiliki piutang kurang lebih Rp. 125 miliar dari PT. Cahaya Frozen, sementara PT. BDS memiliki kewajiban kepada para supplier sebesar kurang lebih Rp. 117 miliar, maka posisi PT. DBS secara finansial juga merupakan pihak yang dirugikan, bukan semata – mata sebagai pelaku wanprestasi. “katanya.
Yang lebih penting menurur Faisal, seluruh relasi hukum dalam perkara ini terjadi dalam konteks business to business, dan sama sekali tidak ada keterlibatan langsung Bupati Bandung dalam pengambilan keputusan oprasional, transaksi keuangan, maupun kontraktual, disini bupati hanya menjalankan peran sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) yang bersifat strategis, bukan teknis oprasional, sebab hal ini telah diatur secara jelas dalam PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD.
Oleh sebab itu, tuduhan – tuduhan yang mengaitkan nama bupati dengan perkara ini, apalagi jika dikaitkan dengan kepentingan politik Pilkada, saya nilai sebagai langkah yang tidak berdasar, dan justru dapat menimbulkan kegaduhan di ruang publik.
Dalam hal ini pihaknya mendukung agar seluruh proses hukum, baik dalam aspek perdata maupun pidana, jika memang ada disekesaikan melalui jalur hukum yang berlaku sesuai prinsip due process of law, tidak boleh ada pengadilan opini, apalagi yang menyeret nama pejabat publik tanpa bukti yang sah dan dipertanggungjawabkan.
Komisi B, tetap berkomitmen untuk mengawasi dan mendampingi penyelesaian persoalan ini secara objektif, profesional dan menjungjung tinggi asas keadilan serta akuntabilitas publik.
Reporter : Den
