KotaTasik Ketikone – Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Pusat Ir Eman Salman Arief menggelar kegiatan di Kota Tasikmalaya terkait Sinergitas BPH Migas dan DPR-RI Komisi VII dari Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI), bertempat di salasatu Hotel, Rabu (28/9/2022).
“Jadi kami di sini salah satunya adalah bersinergi dengan DPR-RI Komisi VII. Untuk mensosialisasikan regulasi BBM.”Ucap Ir Eman Salman Arief
Lanjut Eman, “bahwa sosialisasi BPH Migas tentang bagaiamana penyediaan dan pendistribusian BBM di Daerah Tasikmalaya.
“Mudah-mudahan kedatangan kami dengan pemerintah daerah dan teman-teman pertamina, masyarakat pengguna BBM lebih memahami apa itu tugas fungsi BPH Migas.”Jelasnya.
Menurutnya, sosialisasi sinergitas BPH Migas dan DPR-RI Komisi VII bukan hanya saat ini saja, “Secara reguler akan melakukan hal yang sama, bukan di Tasikmalaya saja, dan pada Jum’at mendatang akan dilakukan sosialasi di Garut dan seluruh Indonesia.”katanya.
Anggota Komite BPH Migas itu mengatakan bahwa output yang diharapkan dari kegiatan sosialisasi adalah masyarakat lebih mengetahui apa itu BBM yang bersubsidi dan BBM berkonvensasi seperti Pertalite.
“Siapa yang penerimanya dan siapa yang berhak menerima. Sehingga BBM itu dapat penyaluran tepat sasaran.”Imbuhnya.
“Tentunya ada beberapa yang perlu kita perbaiki bisa jadi ada kendala dan mudah mudahan di sini tidak ada kendala, semoga semuanya jalan, mudah dijangkau dan komunikasi bagus.”Tutur dia.
Eman menjelaskan terkait kendala di tempat lain mengenai BBM, yaitu wilayah yang masuk susah dijangkau alias pelosok.
“Kendala di daerah pelosok yakni terutama akses, makanya disini ada program BBM satu harga ke pelosok Indonesia karena aksesnya susah dijangkau oleh kendaraan. Itu perlu ada perlakuan khusus dan ini sebagai arahan dari bapak Presiden Jokowi.”Paparnya.
Disinggung terkait adanya kelangkaan BBM jenis Pertalite, ia menepis hal tersebut. Menurut dia, seperti Pertalite dan Solar itu bukan langka dan tidak ada tapi kuotanya di batasi.
“Makanya harus tepat sasaran jangan sampai kuota yang seharusnya diterima oleh yang berhak tetapi ini di terima oleh yang lain.”Pungkas Eman Salman Arief selaku anggota komite BPH Migas. “Singkat Dia
Reporter:Ditya
