Beranda Ragam Berita PP Japati Lakukan Aksi Penolakan Kenaikan BBM

PP Japati Lakukan Aksi Penolakan Kenaikan BBM

74
0

KotaTasik Ketikone – Pengurus Pusat Jaringan Persatuan Asli Tasik (PP Japati) kini kembali turun ke jalan. Banyaknya aksi unjuk rasa penolakan BBM, sampai detik ini belum ada respon dari Presiden Jokowi.

Jaringan Persatuan Asli Tasik Demonstrasi sambil membakar ban hingga terus menyuarakan orasinya di Perempatan Alun-alun Kota Tasikmalaya.

Tak lama kemudian, Mobil Tangki Pertamina melewati jalur perempatan alun-alun Kota Tasikmalaya langsung di cegat dan di berhentikan Japati, Kamis Sore (15/9/2022).

Dari tulisan yang di bawa Jaringan Persatuan Asli Tasik saat unjuk rasa yaitu mengecam Dirut Pertamina “Bu Dirut…Pie Kabare? #TasikMalu.”

Kemudian, ada lagi spanduk yang berkata “Berantas Mafia Migas dan Copot Dirut.”

Junen Hudaya selaku Ketua Japati mengecam keras atas kenaikan BBM yang sampai kini belum juga ada respon dari Presiden RI. Lalu, dari Menteri BUMN dan Dirut Pertamina sendiri.

“Sejatinya tugas negara adalah memakmurkan rakyatnya, melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan Bangsa. Namun pada usia 77 tahun Republik ini ada amanat rakyat yang tercederai oleh penyelenggara Negara, yakni Pemerintah.”Tegas Junen Hudaya, Kamis (15/9/2022).

Namun, kata Junen, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga produk Bahan Bakar Minyak (BBM) penugasan, subsidi, hingga non subsidi, dengan dalih penyesuaian harga BBM.

“Dikarenakan lebih dari 70% anggaran subsidi saat ini dinikmati kelompok masyarakat mampu pemilik mobil pribadi atau tidak tepat sasaran, dan sebagian anggaran subsidi akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran yakni bantuan langsung tunai (BLT) BBM.”Ujar dia.

Bukan hanya itu, Dalih-dalih Pemerintah Pusat tidak bisa kami terima. Karena, kenaikan harga produk BBM ini sangat berdampak pada krisisnya sektor ekonomi dan sosial masyarakat.

Junen mengatakan seharusnya harga BBM mengacu pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar yaitu pelaksanaan kebijakan harga BBM tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah Pusat terhadap golongan masyarakat tertentu.

Selanjutnya, untuk memenuhi tanggung jawab sosial terhadap golongan masyarakat tertentu ini dapat berupa BBM subsidi, serta tata kelola dan implementasinya dengan baik. Sehingga pengelolaan BBM memberi kemakmuran kepada rakyat seperti yang tertuang dalam amanat Pasal 33 UUD 1945 dan justru tidak berbalik menjadi kutukan kepada rakyat.

“Modal utama yang dibutuhkan saat ini adalah kepemimpinan yang kuat atau satu sosok yang punya pandangan luas mengenai mata rantai produksi dan distribusi BBM serta pengelolaan yang bersih dan transparan dalam mewujudkan implementasi tata kelola yang benar-benar berpihak pada kemakmuran rakyat.”Imbuh dia.

JAPATI Indonesia menuntut dan mendesak Pemerintah:
1. Turunkan harga BBM.
2. Berantas Mafia Migas.
3. Evaluasi Tata Kelola PT. Pertamina (Persero).
4. Copot dan Ganti Direktur Utama PT. Pertamina (Persero).

Reporter:Ditya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini