Beranda Ragam Berita Pemdes Margahayu Selatan Terima Penyerahan PSU, Taufik SE Apresiasi Bupati Bandung dan...

Pemdes Margahayu Selatan Terima Penyerahan PSU, Taufik SE Apresiasi Bupati Bandung dan Disperkimtan

50
0

Kab.Bandung Ketikone – Pemerintah Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, menerima penyerahan administrasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bandung. Penyerahan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah desa bersama masyarakat dalam memperjuangkan legalitas aset fasilitas umum dan fasilitas sosial agar dapat dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Kegiatan penyerahan berkas administrasi PSU tersebut dilaksanakan di Aula Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, pada 19 November 2026, dan dihadiri oleh Kepala Desa Margaluyu Selatan, Taufik SE, perwakilan pengurus RW 13 dan RW 14, serta unsur masyarakat terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Margahayu Selatan, Farhan Taufik Akbar SE, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bupati Bandung, Dadang Supriatna, melalui Disperkimtan Kabupaten Bandung yang telah memfasilitasi proses penataan dan penyerahan PSU di wilayah Desa Margaluyu Selatan.

Menurutnya, proses tersebut tidak terlepas dari perjuangan dan kerja sama berbagai pihak, terutama tim ad hoc yang selama ini telah berupaya memperjuangkan kejelasan status aset-aset fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada di lingkungan perumahan.

“Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Bandung, Bapak Dadang Supriatna, melalui Disperkimtan yang telah memfasilitasi PSU di wilayah Desa Margahayu Selatan. Terima kasih juga kepada tim ad hoc yang sudah berjuang memperjuangkan aset-aset dan fasilitas sosial yang ada di wilayah kami,” ungkap Taufik.

Baca juga : APBD Kabupaten Tasikmalaya 2027 Disetujui, Bupati Cecep Dorong Pendanaan Alternatif di Luar APBD

Ia menjelaskan, dengan adanya site plan serta penyerahan berita acara dan kelengkapan administrasi PSU, diharapkan pengelolaan berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial dapat semakin jelas secara administrasi. Pada kesempatan tersebut, dokumen administrasi diserahkan kepada pengurus RW 13 dan RW 14 serta Pemerintah Desa Margahayu Selatan.

Farhan juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang selama ini turut memberikan dukungan, mendorong, dan bekerja sama dengan tim ad hoc dalam memperjuangkan penataan aset PSU tersebut.

“Alhamdulillah, meskipun prosesnya tidak mudah dan membutuhkan perjuangan serta waktu, pada hari ini kita bisa menerima hasilnya. Ini merupakan hasil kerja sama antara pemerintah desa, tim ad hoc, pengurus lingkungan, dan seluruh masyarakat,” tambahnya.

Tiga Masjid Mendapatkan Kejelasan Penggunaan Lahan

Selain penyerahan administrasi PSU, Taufik juga menyampaikan bahwa Disperkimtan Kabupaten Bandung telah menerbitkan Surat Penggunaan Lahan (SPL) untuk tiga masjid yang berada di wilayah Desa Margahayu Selatan.

Penerbitan SPL tersebut menjadi langkah penting dalam memberikan kejelasan administrasi penggunaan lahan bagi tempat ibadah. Dokumen masing-masing masjid juga telah diserahkan kepada ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) masing-masing.

Ia menjelaskan bahwa luas lahan yang tercantum dalam SPL setiap masjid berbeda-beda, sesuai dengan hasil pendataan dan ketentuan hasil survei dari Disperkimtan. Dengan demikian, dokumen tersebut secara khusus berkaitan dengan penggunaan lahan masjid, bukan berarti seluruh kawasan di sekitarnya telah diserahkan.

Adapun berita acara hasil survei tim Disperkimtan yang menjadi dasar administrasi tersebut bernomor 002.3.2/6663/Sekret, tertanggal 5 November 2026.

Menurut Farhan, penerbitan SPL bagi ketiga masjid tersebut merupakan salah satu capaian dalam upaya memberikan kepastian administrasi terhadap fasilitas keagamaan di lingkungan masyarakat.

Perjuangkan PSU di TKI 1

Lebih lanjut, Farhan mengungkapkan bahwa perjuangan penataan dan penyerahan PSU di Desa Margahayu Selatan masih terus berlanjut. Salah satu yang menjadi perhatian saat ini adalah kawasan TKI 1, khususnya terkait kejelasan penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pihak pengembang atau developer.

Ia mengatakan, persoalan tersebut sebelumnya juga menjadi aspirasi yang disampaikan pengurus RW ketika dirinya melaksanakan kegiatan reses. Menindaklanjuti aspirasi tersebut, pihak pemerintah desa telah melakukan komunikasi dengan developer dan berencana mengundang pihak terkait untuk membahas persoalan tersebut secara langsung.

“Insyaallah, siang ini saya akan bertemu dan mengundang pihak developer untuk mempertanyakan bagaimana proses penyerahan PSU di kawasan TKI 1. Setelah ada komunikasi dan bahan sosialisasinya siap, kami juga akan mengundang tokoh masyarakat serta pengurus RT dan RW untuk menyampaikan perkembangan dan langkah selanjutnya,” jelasnya.

Ia menambahkan, di kawasan perumahan Margahayu Kencana sudah terdapat sejumlah fasilitas yang proses PSU-nya telah ditangani melalui tim ad hoc sehingga memungkinkan fasilitas tersebut mendapatkan dukungan program bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Sementara untuk kawasan TKI 1, sebagian PSU memang sudah diproses secara parsial, terutama untuk fasilitas tempat ibadah, termasuk Masjid Baiturrahman Al-Muttaqin. Namun, untuk fasilitas sosial dan fasilitas pendidikan masih menjadi hal yang dipertanyakan dan perlu ditindaklanjuti bersama pihak pengembang.

Dengan demikian, belum seluruh fasilitas di kawasan TKI 1 dapat dinyatakan selesai proses penyerahannya. Penanganan PSU masih perlu dilakukan secara bertahap sesuai dengan status dan kelengkapan administrasi masing-masing fasilitas.

Farhan berharap, melalui komunikasi dan koordinasi dengan pihak developer serta dukungan masyarakat, proses penyerahan PSU di kawasan tersebut dapat segera memperoleh kejelasan.

Ia juga berharap, semakin banyak fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memiliki kejelasan status administrasi, sehingga ke depan berbagai program pembangunan dan bantuan pemerintah dapat menjangkau lingkungan perumahan secara lebih luas.

“Harapan kami, seluruh PSU yang memang menjadi hak masyarakat bisa segera dituntaskan proses administrasinya. Dengan begitu, pemerintah juga bisa lebih mudah memberikan perhatian melalui program-program pembangunan, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,” pungkasnya.

 

Reporter : Den

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini