Kab.Bandung Ketikone – Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Dadang Suryana, S.IP., melaksanakan kegiatan reses kedua Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 bersama masyarakat dari daerah pemilihan yang meliputi Kecamatan Katapang dan Kecamatan Dayeuhkolot.
Kegiatan reses tersebut dilaksanakan di GOR Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Kamis (12/11/2026). Meskipun kegiatan berlangsung di tengah kondisi cuaca hujan deras, antusiasme masyarakat untuk hadir dan menyampaikan berbagai aspirasi tetap terlihat.
Dalam kesempatan tersebut, H. Dadang Suryana menyampaikan bahwa kegiatan reses merupakan bagian dari kewajiban anggota legislatif untuk turun langsung ke tengah masyarakat, mendengarkan berbagai persoalan, sekaligus menyerap aspirasi yang berkembang di lingkungan konstituennya.
“Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melaksanakan reses hari kedua Masa Persidangan I Tahun 2026 bersama konstituen dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Katapang dan Kecamatan Dayeuhkolot. Memang saat ini situasinya sedang musim hujan, sehingga kehadiran masyarakat belum sepenuhnya maksimal. Namun demikian, kami berharap kegiatan ini tetap bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menyerap aspirasi masyarakat,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang cukup banyak disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses kali ini berkaitan dengan pelayanan kesehatan, khususnya permasalahan kepesertaan BPJS Kesehatan.
Menurutnya, masih terdapat masyarakat yang mengeluhkan kartu BPJS Kesehatan yang tidak aktif atau dinonaktifkan, sehingga ketika hendak mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit, mereka mengalami kendala.
“Permasalahan kesehatan ini cukup banyak mengemuka di masyarakat. Terutama terkait BPJS Kesehatan yang tidak aktif. Masih ada masyarakat yang datang ke rumah sakit, tetapi tidak bisa mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya karena status kepesertaan BPJS-nya tidak aktif,” jelasnya.
Selain persoalan kepesertaan, Dadang juga menyoroti keluhan masyarakat mengenai keterbatasan ketersediaan kamar rawat inap di rumah sakit. Bahkan, menurut pengaduan yang diterimanya, terdapat masyarakat yang merasa kesulitan memperoleh kamar perawatan, sementara mereka mendapatkan informasi bahwa masih ada kamar yang tersedia.
Untuk itu, ia menilai perlu adanya sosialisasi dan penjelasan yang lebih terbuka dari pihak BPJS Kesehatan maupun Dinas Kesehatan mengenai mekanisme pelayanan, ketentuan kepesertaan, serta sistem ketersediaan dan kuota kamar rawat inap bagi pasien BPJS.
“Hal ini perlu disosialisasikan dengan baik oleh BPJS maupun Dinas Kesehatan. Masyarakat harus mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai mekanisme pelayanan BPJS, termasuk
ketentuan kuota dan ketersediaan kamar rumah sakit. Jangan sampai masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan kesehatan justru kebingungan ketika harus mendapatkan perawatan,” tambahnya.
Terkait berbagai keluhan tersebut, H. Dadang Suryana menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan aspirasi masyarakat berhenti hanya dalam forum reses. Ia berkomitmen untuk membawa persoalan tersebut ke tingkat pembahasan legislatif, khususnya melalui Komisi D DPRD Kabupaten Bandung yang membidangi urusan kesehatan.
Ia berharap Komisi D dapat memfasilitasi audiensi dengan pihak BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, serta para direktur rumah sakit umum daerah (RSUD) guna membahas berbagai kendala pelayanan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
“Kami akan berupaya membawa persoalan ini ke Komisi D agar bisa dilakukan audiensi atau pemanggilan terhadap pihak BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, serta para direktur rumah sakit umum daerah. Dengan begitu, berbagai permasalahan yang disampaikan masyarakat dapat dibahas bersama dan dicarikan solusi terbaik,” tegasnya.
Menurutnya, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus mendapatkan perhatian serius dari seluruh pihak terkait. Jangan sampai persoalan administrasi kepesertaan maupun informasi mengenai ketersediaan kamar menjadi penghambat masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
Melalui kegiatan reses ini, H. Dadang Suryana berharap seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat Kecamatan Katapang dan Kecamatan Dayeuhkolot dapat menjadi bahan perjuangan dan pembahasan di DPRD Kabupaten Bandung, sehingga ke depan kualitas pelayanan kesehatan semakin baik dan masyarakat dapat memperoleh hak pelayanan secara maksimal.
Ia juga menegaskan bahwa kegiatan reses bukan sekadar agenda rutin anggota DPRD, melainkan momentum penting untuk memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dengan masyarakat serta memastikan berbagai persoalan di lapangan mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah daerah maupun instansi terkait.
Reporter : Den
