Kab.Bandung Ketikone – Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Haji Dadang Suryana, S.IP., menegaskan bahwa kegiatan reses bukan sekadar agenda seremonial untuk memenuhi kewajiban anggota legislatif, melainkan menjadi momentum penting untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya saat melaksanakan kegiatan Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di GOR Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Rabu (11/11/2026).
Menurut Haji Dadang, pelaksanaan reses merupakan kewajiban seluruh anggota DPRD Kabupaten Bandung untuk turun langsung ke daerah pemilihan masing-masing guna mendengarkan berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Aspirasi yang disampaikan masyarakat, lanjutnya, mencakup berbagai sektor, mulai dari pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan lainnya yang menjadi prioritas warga.
“Tentunya aspirasi masyarakat ini harus terus digali dan diusahakan agar benar-benar bisa menjadi acuan dalam merealisasikan program-program Pemerintah Kabupaten Bandung. Dengan demikian, program yang dilaksanakan dapat sesuai dengan kebutuhan dan hal-hal yang memang menjadi prioritas masyarakat,” ungkapnya.
Ia berharap, seluruh masukan masyarakat tidak hanya dicatat sebagai formalitas, tetapi juga harus ditindaklanjuti dan dikawal agar dapat diwujudkan melalui program pemerintah daerah.
“Harapan kami, reses ini tidak hanya seremonial dan tidak hanya sebatas mencatat aspirasi. Namun, masukan dari seluruh lapisan masyarakat harus benar-benar dicatat, ditindaklanjuti, dan dikawal sehingga bisa direalisasikan, baik melalui program eksekutif atau OPD terkait maupun melalui aspirasi anggota dewan,” tegasnya.
Dalam kegiatan reses tersebut, peserta yang diundang mayoritas berasal dari wilayah Desa Rahayu dan Cigondewah, Kecamatan Margaasih, yang merupakan bagian dari daerah pemilihannya.
Tanggapi Wacana Desa Rahayu Menjadi Kelurahan
Selain menyerap aspirasi masyarakat, Haji Dadang Suryana juga memberikan pandangannya terkait wacana perubahan status Desa Rahayu menjadi kelurahan. Menurutnya, persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut layak atau tidaknya sebuah desa berubah menjadi kelurahan, tetapi lebih penting bagaimana seluruh prosesnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan benar-benar dipahami masyarakat.
Ia menegaskan bahwa perubahan status desa menjadi kelurahan bukan hanya persoalan mengganti papan nama dari Desa Rahayu menjadi Kelurahan Rahayu. Ada sejumlah konsekuensi mendasar yang harus diketahui masyarakat sebelum menentukan pilihan.
“Kami tidak dalam kapasitas menyatakan setuju atau tidak setuju. Posisi kami sebagai anggota DPRD adalah mengawasi bagaimana proses ini berjalan dengan baik dan sesuai aturan. Masyarakat harus benar-benar memahami terlebih dahulu apa perbedaan antara desa dan kelurahan,” jelasnya.
Menurutnya, sosialisasi harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak bisa hanya dilaksanakan dalam waktu singkat. Sebab, perubahan status tersebut memiliki konsekuensi terhadap berbagai aspek, termasuk hak politik masyarakat, tata kelola pemerintahan, identitas kependudukan, serta pengelolaan aset desa.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah perbedaan hak politik masyarakat. Ketika masih berstatus desa, masyarakat memiliki mekanisme politik untuk memilih kepala desa. Namun, apabila berubah menjadi kelurahan, sistem kepemimpinannya berbeda karena lurah merupakan aparatur sipil negara yang diangkat oleh pemerintah daerah.
Selain itu, perubahan administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), KTP, dan berbagai dokumen lainnya juga harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
“Belum lagi persoalan aset desa. Aset yang sebelumnya menjadi milik desa nantinya akan menjadi bagian dari pengelolaan pemerintah kabupaten. Ini juga harus disampaikan secara jelas kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari,” paparnya.
Masyarakat Harus Memahami Konsekuensi Perubahan Status
Haji Dadang juga mengingatkan agar masyarakat tidak hanya tergiur dengan gambaran besaran anggaran yang akan diterima apabila status desa berubah menjadi kelurahan.
Ia mencontohkan adanya informasi mengenai alokasi anggaran sebesar Rp1 juta untuk setiap RW. Menurutnya, informasi tersebut perlu dipahami secara utuh karena kebutuhan operasional di tingkat RW maupun RT, PKK, Posyandu, serta kegiatan kemasyarakatan lainnya juga harus diperhitungkan.
“Jangan sampai masyarakat hanya diberikan gambaran bahwa satu RW mendapatkan Rp1 juta. Kalau Desa Rahayu memiliki 18 RW, tentu harus dihitung secara menyeluruh. Apakah anggaran tersebut cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat? Karena itu, jangan hanya persoalan anggaran yang dimunculkan, tetapi konsekuensi dan aturan hukumnya juga harus dijelaskan,” ujarnya.
Baca juga : Tingkatkan Kapasitas BPD, Kecamatan Katapang Dorong Penguatan Sinergitas dengan Pemerintah Desa
Ia menilai, sosialisasi mengenai perbedaan desa dan kelurahan harus menjadi tahapan penting sebelum masyarakat mengambil keputusan. Dengan demikian, warga dapat menentukan pilihan berdasarkan pemahaman yang utuh, bukan karena informasi yang belum lengkap.
Musyawarah Harus Melibatkan Seluruh Unsur Masyarakat
Lebih lanjut, Haji Dadang mempertanyakan sejauh mana proses sosialisasi dan musyawarah terkait perubahan status Desa Rahayu telah dilaksanakan.
Menurutnya, musyawarah desa harus melibatkan unsur masyarakat secara luas agar keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi warga.
Ia menyebutkan, keterlibatan seluruh ketua RW dan RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta pimpinan organisasi kemasyarakatan menjadi hal penting dalam proses pengambilan keputusan.
“Minimal seluruh ketua RW dan RT harus terakomodasi, ditambah tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Dengan begitu, keputusan yang diambil dalam musyawarah desa dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pihak,” katanya.
Ia juga mempertanyakan apakah masyarakat yang hadir dalam musyawarah sebelumnya benar-benar telah mewakili seluruh lapisan masyarakat Desa Rahayu.
Menurutnya, apabila proses sosialisasi dan pelibatan masyarakat sudah dilaksanakan secara terbuka, maka keputusan untuk tetap menjadi desa atau berubah menjadi kelurahan sepenuhnya harus menghormati aspirasi masyarakat.
“Kalau seluruh penjelasan sudah disampaikan dan masyarakat sudah memahami konsekuensinya, silakan masyarakat menentukan sendiri. Mau tetap menjadi desa atau ditingkatkan menjadi kelurahan, itu ada di tangan masyarakat. Kami sebagai anggota dewan menjalankan fungsi pengawasan agar prosesnya berjalan sesuai aturan,” pungkas Haji Dadang Suryana.
Reporter : Den
