Kab.Bandung Ketikone – Pemerintah Desa Margahayu Tengah, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menggelar Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2027 serta penyusunan Daftar Usulan RKPDes untuk bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2028.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 9 Oktober 2026 dengan melibatkan unsur pemerintah desa, BPD, serta peserta musyawarah yang bersama-sama membahas berbagai usulan program dan kegiatan pembangunan desa untuk tahun mendatang.
Kepala Desa Margahayu Tengah, Drs. Asep Zaenal M, mengatakan bahwa pelaksanaan Musdes yang semula direncanakan pada akhir September 2026 baru dapat dilaksanakan pada Oktober. Hal tersebut karena adanya agenda pemilihan Ketua BPD yang perlu diselesaikan terlebih dahulu sehingga kepengurusan BPD dapat mempersiapkan pelaksanaan musyawarah.
“Alhamdulillah, pada hari ini kita baru bisa melaksanakan Musdes untuk membahas RKPDes Tahun 2027 dan daftar usulan RKPDes untuk Musrenbang Tahun 2028. Sebelumnya, kegiatan ini direncanakan pada akhir September, tetapi karena ada pemilihan Ketua BPD dan persiapan kepengurusan, maka baru bisa dilaksanakan sekarang,” ungkapnya.
Menurutnya, dalam musyawarah tersebut terdapat sejumlah usulan dan rencana kegiatan yang dibahas secara bersama-sama. Setiap usulan didiskusikan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, arah pembangunan desa, serta kemampuan anggaran yang tersedia.
Setelah melalui pembahasan, para peserta musyawarah akhirnya mencapai kesepakatan terhadap berbagai usulan yang akan dimasukkan dalam perencanaan pembangunan, baik untuk RKPDes Tahun 2027 maupun daftar usulan yang akan dibawa ke Musrenbang Tahun 2028.
Mengacu pada RPJMDes dan Skala Prioritas
Lebih lanjut, Asid Jaina menjelaskan bahwa penyusunan RKPDes tidak dilakukan secara terpisah, melainkan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sebagai pedoman pembangunan desa.
Dengan berpedoman pada RPJMDes, pemerintah desa bersama BPD melakukan penyaringan terhadap berbagai usulan yang masuk. Usulan tersebut kemudian disesuaikan dengan prioritas kebutuhan masyarakat dan program pembangunan yang telah direncanakan.
Desa Margahayu Tengah sendiri memiliki 16 RW yang terbagi ke dalam 88 RT. Dengan cakupan wilayah tersebut, berbagai kebutuhan masyarakat perlu diperhatikan dalam penyusunan program pembangunan, mulai dari kebutuhan lingkungan hingga kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Namun, tidak semua usulan dapat direalisasikan sekaligus. Pemerintah desa harus mempertimbangkan tingkat urgensi setiap kebutuhan serta ketersediaan anggaran agar program yang direncanakan dapat dilaksanakan secara bertahap.
“RKPDes ini dasarnya dari RPJMDes. Jadi, dari program yang sudah ada dalam RPJMDes, kita saring kembali sesuai dengan prioritas dan kebutuhan yang memang harus dilaksanakan. Kita juga menyesuaikannya dengan besaran anggaran yang tersedia,” jelasnya.
Ia menambahkan, kondisi anggaran desa yang semakin terbatas menuntut pemerintah desa untuk lebih cermat dalam menentukan program. Karena itu, penetapan prioritas menjadi salah satu hal penting agar anggaran yang tersedia dapat diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
PADes Menjadi Peluang untuk Mendukung Pembangunan
Di tengah keterbatasan anggaran yang bersumber dari transfer pemerintah, Desa Margahayu Tengah masih memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes) yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung sejumlah kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Asep Zaenal menyebutkan, PADes yang dimiliki desa berada di kisaran Rp450 juta. Pendapatan tersebut memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk membiayai sejumlah kegiatan tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal masyarakat.
Menurutnya, anggaran yang berasal dari transfer pemerintah pada umumnya telah memiliki peruntukan sesuai dengan ketentuan masing-masing. Sementara itu, PADes dapat menjadi salah satu sumber pendapatan yang memberikan fleksibilitas lebih besar bagi desa dalam merumuskan kegiatan melalui musyawarah.
“Alhamdulillah, kita memiliki PADes sekitar Rp450 juta. Dengan adanya pendapatan tersebut, ada beberapa kegiatan yang bisa kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan lokal desa,” katanya.
Ia menilai, keberadaan PADes perlu terus diperkuat agar desa memiliki sumber pendapatan yang lebih mandiri dan tidak hanya bergantung pada dana transfer pemerintah.
Dorong Pengembangan BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih
Untuk meningkatkan kemandirian keuangan desa ke depan, Asep Zaenal menekankan pentingnya pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta Koperasi Desa Merah Putih agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PADes.
Baca juga : HUT ke-81 PMI, PMI Kabupaten Bandung Gelar Khitanan Massal dan Santunan
Menurutnya, apabila kedua lembaga ekonomi tersebut dapat berkembang dan menjalankan kegiatan usaha secara produktif, manfaatnya tidak hanya dirasakan melalui aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga berpotensi menambah pendapatan desa.
Peningkatan PADes tersebut nantinya dapat menjadi salah satu penopang pembiayaan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan desa.
“Kalau ke depan desa ingin lebih maju dan mandiri, kita harus mengembangkan BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih supaya bisa memberikan kontribusi terhadap PADes. Kalau PADes meningkat, kita bisa kembali bermusyawarah untuk menentukan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa,” tuturnya.
Ia berharap, perencanaan pembangunan yang disusun melalui Musdes dapat menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menjalankan program secara terarah, terukur, dan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
Melalui sinergi antara pemerintah desa, BPD, serta unsur masyarakat, penyusunan RKPDes Tahun 2027 diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan prioritas masyarakat Margahayu Tengah. Sementara itu, daftar usulan RKPDes Tahun 2028 akan menjadi bahan pengajuan dalam Musrenbang, sehingga kebutuhan pembangunan yang belum dapat ditangani melalui anggaran desa berpeluang diusulkan melalui perencanaan pembangunan pada tingkat yang lebih tinggi.
Reporter : Den
