Tasikmalaya Ketikone – Wakil Bupati Tasikmalaya, H. Asep Sopari Al-Ayubi, menegaskan pentingnya peran strategis camat dan puskesmas dalam upaya pencegahan serta percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Tasikmalaya.
Penegasan tersebut disampaikan saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting sekaligus Persiapan Pelaksanaan Bulan Pertimbangan Balita (BPB) Februari 2026, yang digelar di Aula Wiradadaha Bappelitbangda, Rabu 28 Januari 2026.
Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk mengevaluasi capaian program penurunan stunting yang telah berjalan selama ini, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak.
Baca juga:Arah Pembangunan Tasikmalaya 2027 Dibahas, Bupati Cecep Buka Forum Publik
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi langkah awal dalam mematangkan kesiapan pelaksanaan Bulan Pertimbangan Balita sebagai program strategis dalam mendeteksi dan mencegah gangguan tumbuh kembang anak sejak dini.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Asep menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memiliki komitmen kuat dan berkelanjutan dalam menurunkan angka stunting melalui berbagai program dan kebijakan yang terintegrasi.
“Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berkomitmen penuh untuk menurunkan angka stunting melalui berbagai program dan kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Ini bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Baca juga:Bupati Tasik, Cecep: Program Tasik Hejo Bukan Sekadar Tanam Pohon
Lebih lanjut, Wabup Asep menekankan pentingnya peran camat sebagai ujung tombak koordinasi di wilayah kecamatan. Camat diminta untuk memastikan setiap desa memiliki perencanaan yang matang, pelaksanaan program yang jelas, serta target penurunan stunting yang terukur dan tepat sasaran.
“Saya meminta para camat untuk memastikan bahwa setiap desa di wilayahnya memiliki perencanaan dan pelaksanaan program penurunan stunting yang jelas, terukur, dan tepat sasaran. Koordinasi lintas sektor di tingkat kecamatan harus benar-benar berjalan,” ujarnya Wabup
Selain camat, Wabup Asep juga menyoroti peran vital puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Menurutnya, puskesmas harus lebih aktif dalam melakukan pemantauan status gizi balita, pendampingan ibu hamil, edukasi gizi keluarga, serta penguatan layanan kesehatan dasar.
Baca juga:Muscab IKADIN Tasikmalaya, Buana Yuda: Tetapkan Jeni Tugistan Sebagai Ketua
Pelaksanaan Bulan Pertimbangan Balita (BPB) yang akan digelar pada Februari 2026 diharapkan menjadi sarana strategis untuk melakukan penimbangan, pengukuran, serta deteksi dini masalah gizi pada balita. Data yang diperoleh dari kegiatan ini akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan dan intervensi lanjutan di tingkat desa hingga kabupaten.
Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berharap seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, camat, kepala desa, tenaga kesehatan, hingga kader posyandu, dapat memperkuat kolaborasi dan komitmen bersama dalam menekan angka stunting demi mewujudkan generasi Tasikmalaya yang sehat, cerdas, dan berkualitas.
Reporter:Dit
