Tasikmalaya Ketikone – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Tasikmalaya sukses menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dengan mengangkat tema strategis: “Relevansi Visi Misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan Tupoksi DPD LPM Kabupaten Tasikmalaya. Kamis 30 Oktober 2025.
Acara ini dihadiri oleh berbagai unsur penting, namun diwarnai dengan nada keras terhadap ketidakhadiran aparatur Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
Rakerda yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh perwakilan dari aparat keamanan, termasuk Danramil Singaparna yang mewakili Dandim, dan perwakilan dari Kapolres Kota Tasikmalaya. Turut hadir pula Sekjen DPD LPM Jawa Barat, Deden Nurul Hidayat, perwakilan dari MUI, serta seluruh jajaran pengurus dan perwakilan LPM Kecamatan se-Kabupaten Tasikmalaya.
Dalam sambutannya, Ketua DPD LPM Kabupaten Tasikmalaya, Dedi Supriyadi, menegaskan kembali peran sentral lembaganya.
“Intinya, LPM Kabupaten Tasikmalaya adalah membuat program yang akan mendukung penuh program-program Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya,” ujar Dedi Supriyadi. “Kami adalah lembaga resmi, hadir di tengah masyarakat, dan siap menjadi mitra strategis untuk akselerasi pembangunan dan pemberdayaan.
Komitmen ini menunjukkan keseriusan LPM untuk menyelaraskan program kerjanya dengan visi dan misi pembangunan daerah, menjembatani kebutuhan riil masyarakat dengan kebijakan pemerintah.
Namun, komitmen tersebut diiringi dengan sorotan tajam dan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Ketua Dedi Supriyadi menyayangkan ketidakhadiran aparatur pemerintahan kabupaten dalam acara resmi dan penting ini.
”Kami sangat menyayangkan. Ini Rakerda resmi, tujuannya untuk menyelaraskan program. Undangan sudah kami layangkan tiga hari sebelum acara dilaksanakan, namun tidak ada satu pun perwakilan dari aparatur Pemkab yang hadir,” tegas Dedi dengan nada kecewa.
Menurutnya, ketidakhadiran ini menunjukkan kurangnya apresiasi dan sinergi dari pihak Pemkab terhadap lembaga yang fokus pada pemberdayaan masyarakat.
“Kami meminta agar kinerja Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya diaudit secara menyeluruh! Terutama terkait koordinasi dan komitmen dalam membangun kemitraan dengan lembaga masyarakat yang resmi,” seru Dedi Supriyadi, menggarisbawahi kegagalan komunikasi ini.
Kritik ini merupakan tamparan keras sekaligus desakan moral agar Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya segera berbenah.
Pemerintahan yang baik (Good Governance) seharusnya mampu menjaga komunikasi, menunjukkan komitmen, dan bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat sipil, termasuk LPM. Ketidakhadiran dalam agenda strategis seperti ini dinilai sebagai bentuk sikap abai yang bisa menghambat proses pemberdayaan dan pembangunan daerah.
”Jika LPM sebagai mitra resmi dan perpanjangan tangan program di tingkat bawah saja diabaikan, bagaimana Pemkab bisa mengklaim telah memberdayakan masyarakat secara maksimal?” tutup Dedi. “Kami berharap, ini menjadi catatan serius untuk segera diperbaiki demi terciptanya Tasikmalaya yang maju dan berdaya.”
@abah_dadan
